Tanjung Redeb

Berau Mulai Tinggalkan Ketergantungan Tambang, Pariwisata Didorong Jadi Penopang Ekonomi Baru

18
×

Berau Mulai Tinggalkan Ketergantungan Tambang, Pariwisata Didorong Jadi Penopang Ekonomi Baru

Sebarkan artikel ini


BERAUPEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten Berau semakin serius mendorong sektor pariwisata sebagai salah satu penopang ekonomi daerah.

Pengembangan pariwisata tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dirasakan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan arah tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Tahun 2026 sekaligus Paparan Draft Final Revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Berau, Rabu (12/8/2026), di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang.

Menurut Sri Juniarsih, rakor tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan arah pembangunan pariwisata Berau yang telah ditetapkan sebagai salah satu sektor unggulan dalam RPJMD Kabupaten Berau 2025–2029.

Pengembangan sektor pariwisata, kata dia, harus dilakukan secara serius, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Terlebih, kebijakan efisiensi pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah semakin kreatif dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru.

“Kabupaten Berau saat ini sedang bertransisi dari sektor pertambangan ke sektor pariwisata, yang kita harapkan mampu menopang ekonomi masyarakat, berbasis potensi sumber daya alam yang kita miliki,” ujarnya.

Tak Cukup Kejar Jumlah Wisatawan

Berau memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor pariwisata. Potensi tersebut tersebar mulai dari Kepulauan Derawan, Maratua dan Kakaban, Labuan Cermin, kawasan karst Merabu, perkebunan cokelat di Kelay, hingga kekayaan sejarah dan budaya masyarakat.

Namun, Sri Juniarsih mengingatkan pembangunan pariwisata tidak boleh hanya mengejar peningkatan jumlah wisatawan.

Menurutnya, setiap kunjungan harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan budaya.

“Bagaimana wisatawan datang, menikmati keindahan alam Berau, memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat kita, dan pada saat yang sama alam dan budaya kita tetap terjaga?” katanya.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memperhitungkan kemampuan lingkungan dalam menerima aktivitas wisata. Konsep carrying capacity atau daya dukung lingkungan serta pengaturan zonasi ekologis dinilai penting, khususnya untuk kawasan laut dan pesisir yang memiliki nilai konservasi tinggi.

“Jangan sampai karena ingin mengejar pertumbuhan pariwisata dalam jangka pendek, kita justru merusak aset wisata yang menjadi kekuatan kita dalam jangka panjang,” tegasnya.

Ekowisata Pedalaman Mulai Diperkuat

Selain wisata bahari, Pemkab Berau juga mendorong pengembangan wisata alam dan ekowisata di wilayah pedalaman.

Kawasan Karst Merabu dan Hutan Lindung Lesan, misalnya, dinilai memiliki kekayaan ekologis dan sejarah yang dapat memperkuat narasi pariwisata Berau bersama Geopark Sangkulirang-Mangkalihat.

Dengan pengembangan tersebut, Berau diharapkan tidak hanya dikenal melalui destinasi Kepulauan Derawan dan Maratua, tetapi juga memiliki daya tarik ekowisata pedalaman yang semakin kuat.

“Standar pelayanan kita harus naik kelas,” katanya.

RIPPARDA Jangan Berhenti di Atas Kertas

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya penyelesaian revisi RIPPARDA Kabupaten Berau Tahun 2026.

Dokumen tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen formalitas, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan pariwisata daerah.

Setiap kebijakan yang ditetapkan, menurutnya, harus diterjemahkan menjadi program, kegiatan, penganggaran dan kerja nyata.

Sri Juniarsih juga mendorong agar tahapan akhir revisi RIPPARDA, termasuk proses harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum dan pendaftaran ke Propemperda, dapat diselesaikan pada tahun ini.

Ia meminta seluruh perangkat daerah turut mengambil peran sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing.

Sebab, pembangunan pariwisata bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

“Rakor hari ini harus menghasilkan komitmen yang konkret, pembagian peran yang jelas, dan langkah kerja yang dapat segera kita tindak lanjuti. Mari kita bangun pariwisata yang ekonominya tumbuh, lingkungannya terjaga, budayanya lestari, masyarakatnya sejahtera,” pungkasnya (bp).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *