BERAUPEDIA.COM – Ketersediaan infrastruktur dasar di sejumlah kampung pedalaman Kabupaten Berau dinilai masih sangat membutuhkan perhatian serius pemerintah. Akses jalan, air bersih, jaringan telekomunikasi, hingga pelayanan kelistrikan di wilayah terpencil belum sepenuhnya layak, sehingga menyulitkan aktivitas warga serta penyaluran pelayanan dasar.
Menyikapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Hj. Syarifatul Sya’diah meminta Pemprov Kaltim tidak menghapus skema Bantuan Keuangan (Bankeu) yang memuat dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan untuk kabupaten/kota pada tahun 2027.
Dukungan anggaran dari skema ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pembangunan di wilayah yang belum terjangkau.
“Pembangunan infrastruktur dasar di kampung-kampung terpencil masih membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Kami masih butuh anggaran untuk pembangunan infrastruktur, khususnya di kampung-kampung. Karena itu kami masih sangat menginginkan Bankeu diberikan juga kepada kami anggota dewan supaya kami bisa membantu masyarakat melalui bantuan keuangan di kampung-kampung,” ujar Syarifatul.
Ia menjelaskan, pantauan di lapangan menunjukkan masih banyak fasilitas dasar yang belum terpenuhi secara merata. Mulai dari penyediaan air minum layak, jaringan penerangan, hingga jalan penghubung antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
“Fasilitasnya masih banyak yang belum tercukupi. Khususnya air minum dan sebagainya itu belum semuanya,” tambahnya.
Syarifatul mengakui pelayanan kelistrikan di Berau perlahan mengalami perbaikan berkat program pemerintah pusat. Namun, masih ada sejumlah kampung yang belum menikmati layanan listrik secara optimal.
“Kalau PLN sudah mulai berproses walaupun masih ada beberapa kampung yang belum. Karena itu dari pusat. Maksud saya perlu juga sentuhan dari provinsi karena keterbatasan dana untuk bantuan keuangan di kampung-kampung terpencil,” paparnya.
Salah satu wilayah yang menjadi sorotan utama adalah kawasan pedalaman Kecamatan Kelay, tepatnya Kampung Merabu. Wilayah ini memiliki potensi wisata luar biasa karena menjadi pintu masuk utama menuju kawasan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat. Namun, akses menuju lokasi tersebut hingga kini masih jauh dari harapan.
Saat musim hujan, jalan berubah menjadi lumpur tebal dan berlubang, sehingga sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Kondisi ini tidak hanya menghambat kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi warga, tetapi juga membahayakan keselamatan, terutama bagi ibu hamil dan warga yang membutuhkan penanganan medis darurat ke rumah sakit terdekat.
“Kondisi jalan yang rusak parah membuat warga kesulitan beraktivitas sehari-hari. Ibu hamil yang harus melahirkan atau pasien sakit kritis sering kali terlambat mendapatkan pertolongan medis karena kendaraan tidak bisa lewat. Potensi wisata besar pun tidak bisa dimanfaatkan maksimal kalau aksesnya masih seperti ini,” ungkap Syarifatul.
Ia berharap Pemprov Kaltim dapat mempertimbangkan kembali rencana penghapusan skema Bankeu Pokir tahun 2027.
Kehadiran anggaran tersebut dinilai menjadi jembatan agar aspirasi masyarakat di wilayah terpencil seperti Kampung Merabu dan kampung lainnya di pedalaman Berau bisa lebih cepat ditindaklanjuti, sebelum pemerintah daerah memiliki kemampuan anggaran yang cukup untuk menjangkau seluruh titik pembangunan (bp).
