beraupedia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Upaya tersebut dibahas dalam Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pencegahan TPPO, yang berlangsung di Ruang Rapat RPJMD Lantai I Bapperida Berau, Senin (31/8/2026).
Pertemuan mengusung tema “Memperkuat Sinergi dan Kontribusi Lintas Sektor dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).”
Dalam sambutan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas yang disampaikan Sekretaris Daerah Berau M Said, ditegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah.
Menurutnya, perlindungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Jaminan melalui berbagai regulasi harus diperkuat dengan sistem perlindungan yang terpadu, cepat, tepat, serta berpihak kepada korban.
“Perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.” jelas M Said.
Said menegaskan, setiap kasus kekerasan tidak boleh hanya dipandang sebagai angka dalam laporan maupun statistik.
Di balik setiap kasus terdapat korban yang membutuhkan perlindungan, pendampingan, serta kepastian keadilan.
“Di balik setiap angka statistik kekerasan, terdapat perempuan yang kehilangan rasa aman, anak yang kehilangan masa kecilnya, keluarga yang mengalami luka, bahkan masa depan yang terancam.” tambahnya.
Karena itu, setiap laporan yang diterima harus menjadi dasar bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk menghadirkan penanganan yang nyata dan berpihak kepada korban.
“Setiap laporan yang masuk jangan hanya dilihat sebagai data administratif. Lebih dari itu, data adalah representasi dari kehidupan seseorang yang membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan keadilan.” lanjutnya.
Said mengapresiasi pendekatan lintas sektor yang menjadi fokus utama pertemuan tersebut.
Menurutnya, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO memiliki kompleksitas tinggi sehingga tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu instansi.
Sinergi dibutuhkan mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, pekerja sosial, lembaga layanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah kampung hingga organisasi kemasyarakatan.
“Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO memang tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi yang erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, pekerja sosial, lembaga layanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah kampung, hingga organisasi kemasyarakatan.” terang Sekda Berau.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu membangun sistem perlindungan yang lebih inklusif, responsif, dan mudah diakses masyarakat.
Sistem tersebut juga diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus memastikan korban memperoleh penanganan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pemkab Berau berharap pertemuan koordinasi tersebut tidak berhenti sebatas forum diskusi.
Setiap instansi dan pemangku kepentingan diharapkan membawa hasil pertemuan menjadi langkah konkret di wilayah kerja masing-masing.
“Saya berharap setelah pertemuan ini, seluruh peserta mampu menjadi agen perubahan di instansi dan wilayah kerja masing-masing.” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi, Pemkab Berau juga mendorong peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus.
Data yang akurat dinilai penting agar setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti secara tepat dan berkeadilan.
“Mari kita bangun koordinasi yang lebih baik, tingkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan, serta pastikan setiap kasus memperoleh penanganan yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” kuncinya (bp).
