“Secara umum penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan,” ujar Dedy Okto
BERAUPEDIA.COM – DPRD Berau bersama Pemkab Berau menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Rinding, Teluk Bayur, Senin (4/5/2026) yang dipimpin Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto didampingi Wakil Ketua I Subroto, serta dihadiri Wakil Bupati Berau Gamalis, jajaran anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
Dalam penyampaiannya, Dedy menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan yang dijalankan melalui pembahasan LKPJ kepala daerah. Ia menyebut, secara umum kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik.
“Secara umum penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan,” ujar Dedy Okto.
Dari sisi makro pembangunan, DPRD mencatat sejumlah indikator strategis mengalami tren positif. Pertumbuhan ekonomi daerah dinilai tetap stabil, ditopang sektor unggulan seperti pertambangan, pariwisata, dan perikanan.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan, yang mencerminkan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
DPRD juga menyoroti penurunan angka kemiskinan yang berlangsung bertahap, meski masih ditemukan kantong-kantong kemiskinan di sejumlah wilayah yang membutuhkan intervensi lebih terarah.
Sementara itu, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai cukup optimal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Namun demikian, lembaga legislatif tersebut menilai masih ada sejumlah persoalan strategis yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Salah satunya adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir.
“Pemerataan pembangunan infrastruktur masih belum optimal, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menilai kualitas pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif juga dinilai masih cukup tinggi, sehingga diperlukan langkah konkret untuk mendorong diversifikasi ekonomi daerah.
Tak kalah penting, DPRD mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk dalam perencanaan serta pengawasan program kegiatan.
Melalui rekomendasi yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut, DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Berau dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
“Rekomendasi ini merupakan bentuk tanggung jawab kelembagaan DPRD dalam memberikan masukan strategis guna mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah,” pungkasnya (bp).
