“Penyusunan HPS biasanya dilakukan dua kali, yakni saat pengajuan anggaran dan saat pelaksanaan pekerjaan. Karena itu, harus disusun secara akurat dan penuh tanggung jawab,” jelas Jimmy
BERAUPEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Berau terus mendorong peningkatan kompetensi teknis aparatur.
Salah satunya melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis yang Akuntabel, yang digelar di Meeting Room Walidah SM Tower Hotel, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, dan diikuti oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Kepala Bagian PBJ Setda Berau, Jimmy Arwi Siregar, menegaskan bahwa penyusunan HPS merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Penyusunan HPS biasanya dilakukan dua kali, yakni saat pengajuan anggaran dan saat pelaksanaan pekerjaan. Karena itu, harus disusun secara akurat dan penuh tanggung jawab,” jelas Jimmy.
Ia juga mengingatkan agar KPA dan PPK tidak sepenuhnya bergantung pada pihak lain dalam menyusun HPS tanpa melakukan verifikasi yang mendalam.
Jimy berharap para peserta dapat memanfaatkan bimtek ini secara maksimal untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknis.
Sementara itu, Sekkab Berau Muhammad Said menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah serta pelayanan publik.
Menurutnya, penyusunan spesifikasi teknis dan perhitungan HPS merupakan aspek fundamental, khususnya dalam pengadaan barang, jasa, dan konstruksi.
“HPS adalah representasi kewajaran harga atas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Penyusunannya harus cermat, berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mengacu pada spesifikasi teknis yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, melalui pelatihan ini diharapkan peserta mampu meningkatkan pemahaman dalam menyusun spesifikasi teknis yang tepat sesuai kebutuhan, serta menghasilkan HPS yang akurat, akuntabel, dan profesional.
Muhammad Said juga menegaskan pentingnya komitmen dan profesionalisme dalam proses pengadaan, termasuk kepatuhan terhadap aturan serta penyelesaian cepat jika terjadi kesalahan dalam penyusunan.
“Kami terus mendorong transparansi dan akuntabilitas, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. HPS bukan hanya alat pengendali anggaran, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas proses pengadaan,” tegasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama, pemaparan materi oleh narasumber, serta diskusi dan praktik langsung penyusunan HPS (bp).
