beraupedia.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Berau semakin membutuhkan perhatian serius. Cuaca panas dan kering yang melanda sejumlah wilayah, ditambah munculnya titik-titik kebakaran di beberapa kecamatan, membuat upaya penanganan harus dilakukan secara bersama-sama.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Berau mendorong perusahaan swasta, khususnya yang memiliki wilayah konsesi pertambangan dan perkebunan, untuk ikut mengambil peran dalam penanganan Karhutla.
Kepala Disdamkarmat Berau, Rakhmadi Pasarakan, mengatakan luas wilayah Berau serta keterbatasan personel dan armada membuat pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri menghadapi ancaman kebakaran.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, BPBD, perusahaan dan masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat penanganan titik api sebelum kebakaran meluas.
“Memang harus ada keseriusan seluruh pihak untuk bisa menanggulangi ini. Kemarin kita bersama BPBD sudah mengadakan rakor dan sudah dibagi tugasnya. Tetapi hasil rakor itu perlu didiseminasikan lagi kepada pihak-pihak, terutama swasta, untuk ikut membantu,” ujar Rakhmadi.
Rakhmadi menyebut sejumlah titik Karhutla berada di sekitar wilayah konsesi pertambangan maupun perkebunan. Kondisi tersebut membuat perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut diharapkan tidak hanya menerima informasi mengenai kebakaran, tetapi turut membantu proses penanganan.
Bantuan perusahaan dapat berupa pengerahan personel, penyediaan armada pemadam, logistik hingga kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi tim yang berada di lapangan.
“Spot-spot Karhutla itu memang harus didatangi. Sebagian besar berada di konsesi tambang maupun perkebunan. Mereka juga harus bertanggung jawab untuk bisa memberikan bantuan berupa logistik kepada tim Karhutla yang ada di kecamatan. Semua harus membantu,” tegasnya.
Keterbatasan kekuatan personel menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemerintah. Ketika beberapa titik kebakaran muncul secara bersamaan, kemampuan tim pemadam harus terbagi untuk menjangkau lokasi yang berbeda.
“Dari segi personel kita kurang. Kalau beban hanya kepada Damkar, BPBD dan lainnya, itu masih kurang,” ungkap Rakhmadi.
Karena itu, keterlibatan perusahaan dinilai penting sebagai kekuatan tambahan di lapangan. Terlebih perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan rawan kebakaran umumnya memiliki sumber daya, personel maupun peralatan yang dapat dimobilisasi dengan cepat.
Selain tambahan personel dan armada, kebutuhan BBM menjadi salah satu dukungan yang sangat diperlukan dalam operasi pemadaman.
Mobilisasi kendaraan dan peralatan menuju titik kebakaran membutuhkan dukungan operasional agar proses pemadaman dapat berlangsung secara maksimal.
“Jadi kita perlukan personel bantuan dari perusahaan-perusahaan serta bantuan armada. Hal yang paling utama adalah BBM,” kata Rakhmadi.
Sejumlah pihak swasta juga mulai menunjukkan keterlibatan dalam penanganan Karhutla. Di wilayah Labanan, misalnya, Hutan Sanggam Berau disebut turut membantu upaya pemadaman.
Rakhmadi berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh dan diikuti perusahaan lainnya yang memiliki wilayah operasi berdekatan dengan kawasan rawan Karhutla.
“Harapan kami perusahaan-perusahaan yang lain juga bisa ikut terlibat,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya potensi kebakaran, Disdamkarmat juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan.
Warga, terutama yang tinggal berdekatan dengan kawasan rawan kebakaran, diminta memastikan lingkungan sekitar rumah terbebas dari tumpukan material yang mudah terbakar.
“Terutama masyarakat yang dekat dengan permukiman harus membentengi diri. Jangan sampai di dekat rumahnya ada bahan yang bisa menjadi sumber kebakaran,” imbau Rakhmadi.
Hingga kini, personel di lapangan masih melakukan penanganan terhadap sejumlah titik Karhutla di wilayah Kabupaten Berau.
Dengan kondisi cuaca yang panas dan kering, upaya pencegahan dan pemadaman tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah.
Keterlibatan perusahaan, kesiapsiagaan masyarakat serta koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar titik api dapat segera dikendalikan dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar (bp).
