BERAUPEDIA.COM – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Berau mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau agar arah pembangunan tidak hanya terfokus di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pedalaman dan pesisir yang hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur, pelayanan publik, dan akses ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP, Suharno, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Berau.
Menurut Suharno, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari megahnya infrastruktur di pusat kota maupun tingginya tingkat serapan anggaran.
Yang lebih penting, kata dia, adalah sejauh mana hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur di pusat kota maupun tingginya angka serapan anggaran. Lebih dari itu, ukuran sesungguhnya adalah ketika seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, merasakan manfaat pembangunan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas pemerintah daerah agar kesenjangan antara kawasan perkotaan dengan wilayah pedalaman dan pesisir tidak semakin melebar.
“Jangan sampai pembangunan hanya terpusat di wilayah perkotaan, sementara masyarakat di pedalaman dan pesisir masih menghadapi keterbatasan infrastruktur maupun pelayanan publik,” tegasnya.
Selain menyoroti pemerataan pembangunan, Fraksi PPP juga memberikan perhatian terhadap tata kelola anggaran daerah.
Suharno menilai masih adanya sejumlah program yang belum terealisasi secara optimal menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antarperangkat daerah.
Oleh karena itu, Fraksi PPP meminta Pemkab Berau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan pembangunan agar setiap program yang telah disusun dapat direalisasikan tepat waktu.
“Kami dari Fraksi PPP meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan pembangunan agar seluruh program yang telah disusun dapat direalisasikan tepat waktu,” katanya.
Tak hanya itu, Fraksi PPP juga mendorong penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan fisik di lapangan.
Menurut Suharno, lemahnya koordinasi dan pengawasan berpotensi menghambat penyelesaian program pembangunan sekaligus memperlambat penyerapan anggaran daerah.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan realisasi anggaran tidak hanya memengaruhi capaian program pemerintah, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Keterlambatan realisasi anggaran tidak hanya berdampak pada capaian program pemerintah, tetapi juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Suharno menjelaskan, keterlambatan belanja pemerintah akan memperlambat perputaran uang di masyarakat, mengurangi aktivitas pelaku usaha lokal, serta menunda terciptanya lapangan kerja.
Karena itu, Fraksi PPP berharap Pemkab Berau dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan memastikan pembangunan berlangsung lebih merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Berau, baik di perkotaan, pedalaman, maupun kawasan pesisir (bp).
