BERAUPEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan menghambat pelayanan publik maupun mengurangi kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
Di tengah penyesuaian kondisi fiskal daerah, pemerintah memilih melakukan penataan belanja secara selektif dengan tetap memprioritaskan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pembangunan.
Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan evaluasi terhadap berbagai komponen belanja agar penyesuaian anggaran tetap sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Yang kita lakukan adalah mengatur kembali belanja daerah agar lebih efektif. Program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” ujar Bupati Sri Juniarsih.
Dalam kesempatan itu, Sri Juniarsih juga memberikan kepastian kepada seluruh ASN bahwa kebijakan efisiensi tidak akan berdampak pada hak-hak pegawai. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menilai ASN memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kesejahteraan pegawai tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Kami pastikan tidak ada pemotongan TPP bagi PNS maupun PPPK. Hak-hak pegawai tetap menjadi perhatian, karena ASN merupakan bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sri Juniarsih berharap kepastian tersebut dapat menjaga semangat dan motivasi ASN untuk terus meningkatkan kinerja, meskipun pemerintah daerah sedang melakukan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa efisiensi akan difokuskan pada pos-pos belanja yang masih dapat dioptimalkan, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta sejumlah pengeluaran operasional yang dapat disederhanakan tanpa mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Efisiensi ini kita lakukan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah. Bukan mengurangi pelayanan, tetapi memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk hal yang prioritas dan memberikan dampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendukung kebijakan tersebut melalui perencanaan program yang lebih matang, penguatan pengawasan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap penggunaan anggaran.
“Mari bersama kita menjaga keseimbangan antara penguatan pelayanan publik, keberlanjutan pembangunan, serta tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan bertanggung jawab,” tandasnya.
Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Berau berharap kualitas pelayanan publik tetap terjaga, pembangunan daerah terus berjalan sesuai prioritas, serta pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin efisien, transparan, dan akuntabel (bp).
