beraupedia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menerima audiensi Aliansi Masyarakat Berau yang menyampaikan 18 tuntutan terkait berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik di daerah, Selasa (15/9/2026).
Audiensi berlangsung di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau. Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir untuk memberikan penjelasan sesuai bidang masing-masing.
Pemkab Berau menyatakan sejumlah aspirasi tersebut menjadi perhatian pemerintah dan akan ditindaklanjuti secara bertahap, menyesuaikan kewenangan serta ketentuan regulasi yang berlaku.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, pariwisata memiliki posisi strategis sebagai salah satu sumber daya yang dapat dikembangkan dalam menghadapi masa pascatambang.
“Pariwisata pasti akan kita prioritaskan, apalagi ini adalah sumber daya pascatambang. Terkait LOB, kita terus melakukan pengawasan agar tidak dijadikan tempat yang bisa merusak ekosistem laut kita,” ujarnya.
Selain pariwisata, pemerintah juga terus melakukan pembenahan infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Salah satunya melalui persiapan pembangunan rumah sakit baru serta penyediaan ambulans speedboat untuk mendukung pelayanan masyarakat di wilayah pesisir.
“Terkait infrastruktur pelan-pelan kita benahi. Kemudian kesehatan kita juga menyediakan persiapan rumah sakit baru, tapi semua perlahan. Kami juga menyediakan ambulans speedboat sehingga masyarakat tidak lagi susah ketika ada masyarakat pesisir yang membutuhkan,” jelasnya.
Di sektor ketenagalistrikan, Pemkab Berau telah berkoordinasi dengan PLN UP3 Berau untuk menekan dampak pemadaman bergilir yang masih terjadi.
Sementara di bidang ketenagakerjaan, pemerintah terus mendorong perusahaan yang beroperasi di Berau agar memberikan kesempatan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Terkait ketenagakerjaan kita sering menyampaikan ke perusahaan untuk menerima tenaga kerja lokal dan dapat menjadi prioritas, kecuali SDM di bidang tertentu yang memang tidak kami miliki,” katanya.
Persoalan bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi salah satu perhatian Pemkab Berau. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pertamina dan menyurati BPH Migas terkait usulan penambahan kuota BBM.
Adapun pembatasan pembelian BBM bagi pelaku jasa pengiriman dan travel, menurut Sri Juniarsih, akan terus dikaji agar kebijakan tersebut tidak menghambat aktivitas usaha masyarakat.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan audiensi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam merespons dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Ini adalah penyampaian apresiasi. Dari 18 tuntutan kita kumpulkan kepala-kepala OPD sesuai bidangnya sehingga mereka dapat menyampaikan langsung dan segera direalisasikan jika memang sesuai aturan,” ungkapnya.
Gamalis menambahkan, tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan secara langsung oleh pemerintah kabupaten. Sejumlah aspirasi membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Pemkab Berau tentu berkomitmen karena memang kewajiban kita. Beberapa hal memang harus dilakukan kepada pemerintah di atasnya seperti Pemprov dan pusat, jadi kita lakukan perlahan,” terangnya (bp).
