BERAUPEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten Berau tidak hanya terus memperkuat pembiayaan di sektor kesehatan, tetapi juga mulai menyoroti persoalan mendasar yang masih sering memicu keluhan masyarakat: rendahnya pemahaman warga mengenai alur pelayanan dan sistem rujukan BPJS Kesehatan.
Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama munculnya berbagai kendala dan keluhan saat warga hendak mengakses layanan kesehatan di fasilitas pemerintah.
Komitmen serius Pemkab Berau di sektor kesehatan itu dibuktikan dengan alokasi anggaran yang cukup besar dari APBD setempat.
Bupati Berau Hj Sri Juniarsih Mas mengungkapkan, pihaknya telah mengalokasikan dana sekitar Rp37 miliar yang dikelola secara khusus oleh BPJS Kesehatan, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah menjamin akses pelayanan kesehatan yang layak dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Berau.
Meski pembiayaan sudah dipastikan tersedia, Sri Juniarsih menilai tantangan pelayanan kesehatan saat ini tidak hanya berkutat pada soal ketersediaan fasilitas fisik, sarana, maupun prasarana semata.
Ada dua hal lain yang tak kalah krusial untuk segera dibenahi: kualitas koordinasi antarlembaga terkait, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap seluruh mekanisme serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.
“Pelayanan kesehatan yang berkualitas itu tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana yang memadai saja, tetapi juga sangat ditentukan oleh seberapa kuat sinergi dan kerjasama yang terjalin antar semua pihak yang terlibat di dalamnya,” tegas Sri Juniarsih, Selasa (14/7/2026).
Untuk mengatasi persoalan rendahnya pemahaman warga, Bupati secara tegas meminta BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Berau untuk segera memperluas dan menggencarkan sosialisasi secara masif dan menyeluruh ke seluruh wilayah.
Materi yang disampaikan harus menyentuh hal-hal paling mendasar yang sering menjadi kendala di lapangan, mulai dari tata cara pendaftaran peserta, alur dan aturan sistem rujukan berjenjang, hingga mekanisme pengajuan klaim yang sejatinya menjadi hak setiap peserta.
Edukasi yang berkelanjutan ini dinilai sangat penting agar masyarakat tidak lagi mengalami kebingungan, kesulitan administrasi, maupun kendala teknis lainnya di saat mereka sangat membutuhkan layanan kesehatan secara cepat.
Selain memperkuat sosialisasi, Sri Juniarsih juga meminta BPJS Kesehatan mengambil langkah lebih nyata dengan menempatkan petugas khusus di setiap rumah sakit daerah maupun puskesmas.
Petugas ini bertugas memberikan pendampingan langsung, menjawab setiap pertanyaan, dan membantu mengurus berbagai keperluan administrasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi maupun bantuan teknis terkait kepesertaan dan layanan BPJS Kesehatan.
Dengan langkah-langkah terpadu itu, diharapkan angka keluhan masyarakat terhadap layanan kesehatan dapat ditekan secara signifikan, dan seluruh anggaran kesehatan yang telah dialokasikan pemerintah daerah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh seluruh warga Kabupaten Berau (bp).
