beraupedia.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Berau menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Bukan hanya luas area yang terbakar, tetapi juga frekuensi kejadian yang muncul hampir bersamaan di sejumlah lokasi membuat kekuatan personel dan armada pemadam mulai menghadapi keterbatasan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, Masyahadi Muhdi, mengungkapkan saat ini sekitar 163 personel disiagakan untuk menangani berbagai kejadian kebakaran, baik kebakaran permukiman maupun Karhutla. Sementara armada yang masih dapat digunakan mencapai sekitar 52 unit.
Menurut Masyahadi, jumlah tersebut sebenarnya masih cukup untuk menghadapi kondisi kebakaran dalam situasi normal.
Namun, kondisi berbeda terjadi ketika Karhutla muncul secara masif dan terjadi di sejumlah titik dalam waktu yang berdekatan.
“Kalau kondisi normal sebenarnya jumlah ini cukup. Tetapi karena Karhutla sangat masif, kebutuhan personel dan unit tentu lebih ekstra,” kata Masyahadi.
Tantangan semakin berat karena sebagian lokasi kebakaran berada jauh dari permukiman dan sulit dijangkau kendaraan.
Kondisi geografis tersebut membuat mobilisasi personel dan armada membutuhkan waktu lebih lama, terutama ketika beberapa titik api harus ditangani secara bersamaan.
Ketersediaan air juga menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemadaman. Ketika persediaan air dalam mobil tangki habis, petugas harus mencari sumber air yang terkadang berada cukup jauh dari lokasi kebakaran.
Situasi tersebut membuat waktu pemadaman menjadi lebih panjang. Bahkan, api berpotensi kembali membesar ketika petugas harus meninggalkan titik kebakaran untuk mengisi ulang air, terlebih saat kondisi angin cukup kencang.
“Kalau air di mobil tangki habis, kita kesulitan mengambil air lagi. Ketika ada angin, api bisa kembali berkobar,” jelasnya.
Selain air, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) juga meningkat signifikan. Mobil pemadam dan kendaraan tangki harus berulang kali bergerak dari posko menuju lokasi kebakaran dan kembali untuk memenuhi kebutuhan operasional.
Mobilitas yang tinggi tersebut membuat konsumsi BBM jauh lebih besar dibandingkan penanganan kebakaran dalam kondisi biasa.
Di tengah meningkatnya beban penanganan Karhutla, BPBD Berau menilai dukungan dari pihak swasta masih perlu diperkuat.
Dukungan tersebut dapat berupa tambahan personel, sarana pemadaman maupun kebutuhan logistik di lapangan.
Keterlibatan masyarakat juga menjadi perhatian. Masyahadi menyebut masih ditemukan warga yang hanya menyaksikan proses pemadaman ketika kebakaran terjadi di sekitar permukiman.
“Petugas bekerja keras memadamkan api, sementara masyarakat justru menjadi penonton. Kesadaran dan sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan Karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan petugas pemadam.
Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting, terutama dalam mencegah munculnya sumber api dan membantu penanganan awal ketika kebakaran terjadi.
Untuk mempercepat respons terhadap laporan kebakaran, BPBD Berau saat ini membagi wilayah penanganan Karhutla ke dalam lima zona dengan memanfaatkan posko yang tersebar di sejumlah wilayah.
Kelima zona tersebut meliputi Gunung Tabur–Tanjung Batu, Teluk Bayur–Kelay, Labanan–Segah, Tanjung Redeb–Sambaliung, serta Biatan–Biduk-Biduk.
Pola ini diharapkan dapat memangkas waktu respons karena tim tidak harus selalu bergerak dari satu pusat menuju lokasi kebakaran yang jaraknya cukup jauh.
Penanganan juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Manggala Agni, hingga dukungan dua unit mobil tangki dari PUPR atau BWS Kalimantan V Tanjung Selor.
Masyahadi mengatakan pembagian zona dan keberadaan posko sudah berjalan, namun masih membutuhkan dukungan operasional yang lebih besar agar seluruh tim dapat bergerak secara optimal.
“Posko dan pembagian zona sudah berjalan, tetapi masih ada kendala, terutama kebutuhan dana operasional yang masih diperlukan,” pungkasnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa menghadapi Karhutla yang terjadi secara serentak membutuhkan lebih dari sekadar penambahan personel.
Ketersediaan armada, air, BBM, akses menuju lokasi, dukungan logistik, hingga keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan respons pemadaman berjalan cepat dan efektif (bp).
