Ketua Forum Lintas Kontraktor Dan Supplier Kabupaten Berau, Mahmud Sayuti (bp)
Beraupedia.com – Forum Lintas Kontraktor dan Supplier Kabupaten Berau (FLKS-KB) secara resmi menyikapi sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di daerah ini.
Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip keterbukaan, persaingan sehat, dan akuntabel.
Dalam pertemuan evaluasi yang digelar, pihak forum mengemukakan beberapa temuan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Diantaranya adalah penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan yang terkesan dipersempit sehingga hanya bisa dipenuhi oleh pihak tertentu, proses pelelangan yang kurang transparan, serta adanya ketidaksesuaian antara kemampuan usaha dengan nilai paket pekerjaan yang dimenangkan.
Kondisi ini dinilai menyulitkan pelaku usaha lokal untuk bersaing secara adil dan berpotensi menurunkan kualitas hasil pekerjaan.
“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun kami juga berkewajiban menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Jika kejanggalan ini dibiarkan, bukan hanya merugikan pelaku usaha yang jujur, tetapi juga merugikan keuangan daerah dan kualitas pembangunan untuk masyarakat,” ujar Ketua Forum, Mahmud Suyuti dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).
Forum meminta kepada Inspektorat Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, serta instansi terkait untuk melakukan pengecekan dan pengawasan yang lebih ketat.
Mereka juga mendorong agar setiap tahapan proses pengadaan benar-benar mengacu pada peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berlaku.
Selain itu, forum menyatakan kesiapannya menjadi mitra pengawasan yang konstruktif. Jalur pengaduan juga dibuka bagi anggotanya yang menemukan indikasi penyimpangan, untuk kemudian diteruskan kepada aparat pengawas yang berwenang.
“Tujuan kami satu, yaitu memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan dengan benar, menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan Kabupaten Berau,” tambahnya.
Sikap ini diharapkan menjadi masukan yang membangun agar sistem pengadaan barang dan jasa di Berau semakin diperbaiki, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan ke depannya (bp).
