beraupedia.com – Pengelolaan website kecamatan di Kabupaten Berau mendapat perhatian dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Evaluasi dilakukan untuk memastikan website pemerintah tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pintu informasi publik bagi masyarakat.
Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, mengatakan monitoring dan evaluasi dilakukan di sejumlah kecamatan, termasuk wilayah pesisir.
Tim melihat secara langsung pengelolaan website, mulai dari ketersediaan informasi, pembaruan konten, hingga penyajian berita dan informasi pelayanan.
“Apa yang kami evaluasi bukan hanya websitenya tersedia atau tidak, tetapi bagaimana pengelolaannya. Informasi harus terus diperbarui dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Didi.
Menurutnya, perkembangan teknologi membuat kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, aktual, dan mudah diakses semakin tinggi.
Karena itu, pemerintah kecamatan perlu menjadikan website sebagai salah satu kanal utama dalam menyampaikan informasi pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Dalam proses evaluasi, Diskominfo juga berdiskusi dengan para pengelola website kecamatan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus memberikan masukan terkait pengembangan konten.
Didi menekankan, informasi yang ditampilkan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Website kecamatan tidak cukup hanya berisi dokumentasi kegiatan pemerintahan, tetapi juga harus mampu menyediakan informasi pelayanan yang benar-benar dibutuhkan warga.
“Jangan sampai website hanya ada, tetapi tidak aktif. Masyarakat membutuhkan informasi yang aktual, sehingga pengelola harus rutin memperbarui konten,” katanya.
Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, Diskominfo Berau mendorong seluruh kecamatan semakin serius dalam mengelola kanal digital pemerintah.
Penguatan website dinilai penting untuk memperluas keterbukaan informasi publik sekaligus mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu memastikan masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, termasuk kawasan pesisir, tetap memperoleh akses informasi yang cepat dan mudah mengenai program, kegiatan, maupun pelayanan pemerintah daerah (bp).
