beraupedia.com – Masyarakat Kabupaten Berau atau Bumi Batiwakkal diimbau tidak panik menyikapi kondisi stok bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan terus melakukan koordinasi untuk menjaga kelancaran pasokan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas meminta masyarakat membeli BBM secara wajar dan sesuai kebutuhan.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi aksi pembelian berlebihan maupun penimbunan yang justru berpotensi memicu antrean panjang dan menyulitkan masyarakat lainnya.
“Jangan panik, beli BBM sesuai kebutuhan saja,” imbau Sri.
Sri menyampaikan, penyaluran BBM ke enam SPBU di Kabupaten Berau dan sekitarnya telah resmi dimulai pada 1 September 2026 pukul 15.00 WITA.
Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, Pemkab Berau memperkuat koordinasi bersama TNI, Polri, Kejaksaan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta Pertamina.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memantau kondisi distribusi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Menurut Sri, ketersediaan BBM tidak hanya bergantung pada jumlah pasokan, tetapi juga pada pola pembelian masyarakat.
Pembelian dalam jumlah tidak wajar dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan BBM bagi konsumen secara umum.
Karena itu, Pemkab Berau juga memberikan perhatian terhadap potensi aksi borong maupun pembelian BBM secara berlebihan.
Pemerintah daerah, kata Sri, akan menyiapkan langkah penertiban terhadap pihak yang terbukti melakukan pembelian tidak wajar.
“Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari menjaga ketertiban distribusi dan melindungi kepentingan masyarakat luas,” bebernya.
Sri berharap masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu kepanikan.
Masyarakat diminta memenuhi kebutuhan BBM secara proporsional sembari pemerintah bersama instansi terkait memastikan distribusi berjalan sebagaimana mestinya.
“Saya berharap ketersediaan BBM dapat tetap terjaga dan masyarakat memperoleh akses secara adil, tanpa adanya aksi borong atau pembelian berlebihan yang berpotensi menimbulkan kelangkaan di tingkat konsumen,” pungkasnya (bp).
