“Dana ini harus dimanfaatkan untuk menjaga dan memelihara hutan, sekaligus meningkatkan nilai sumber daya alam tanpa merusak ekosistemnya,” ujar Sri Juniarsih
TANJUNG REDEB|BERAUPEDIA.COM – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan perhutanan sosial sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Hal ini disampaikan saat menghadiri rapat Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Tahun 2026 di Ruang RKPD Bapelitbang, Selasa (28/4/2026) kemarin.
Rapat tersebut membahas langkah strategis pengembangan perhutanan sosial ke depan, termasuk penyusunan dokumen perencanaan terpadu dan penguatan peran para pemangku kepentingan untuk periode 2026–2030.
Bupati Sri Juniarsih Mas mengungkapkan, sektor kehutanan menjadi salah satu fokus penting pembangunan daerah, terutama melalui program karbon hutan.
Saat ini, sebanyak 77 kampung di Berau telah menerima manfaat dana karbon dari Bank Dunia dengan nilai sekitar Rp349 juta per tahun.
“Dana ini harus dimanfaatkan untuk menjaga dan memelihara hutan, sekaligus meningkatkan nilai sumber daya alam tanpa merusak ekosistemnya,” ujar Sri Juniarsih.
Ia menekankan, perhutanan sosial tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Edukasi dan pendampingan dinilai menjadi kunci agar masyarakat mampu mengelola hutan secara berkelanjutan.
“Perhutanan sosial berdampak positif, tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga secara nasional hingga global. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sri Juniarsih menyebut sekitar 68 persen wilayah daratan Berau berstatus kawasan hutan di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan, dengan sebagian pengelolaan berada di tingkat provinsi. Karena itu, sinergi antar pihak menjadi hal yang tidak bisa dihindari.
“Perkuat sinergi, identifikasi berbagai kendala, dan rumuskan solusi bersama. Program ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan,” katanya.
Penyusunan master plan perhutanan sosial sebagai panduan strategis lima tahunan diharapkan mampu menghadirkan tata kelola hutan yang lebih lestari dan berkeadilan.
Dalam pelaksanaannya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi non-pemerintah.
Pendekatan green collaboration juga didorong melalui berbagai skema, seperti pendampingan NGO, optimalisasi program CSR, hingga kemitraan usaha dan lingkungan.
“Keberhasilan program ini adalah kunci pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Mari kita jaga hutan, berdayakan masyarakat, dan bangun masa depan Berau yang hijau dan sejahtera,” tutupnya.
Rapat ini diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen mendukung percepatan perhutanan sosial di Kabupaten Berau (bp).
