BERAUPEDIA.COM – Istilah Pokok Pikiran DPRD (Pokir) masih sering disalahpahami. Di ruang publik, pokir kerap disebut sebagai “dana pokir”, “jatah proyek anggota DPRD”, bahkan dianggap sebagai sumber penghasilan anggota dewan.
Padahal, anggapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun konsep tata kelola pemerintahan.
Pokir bukanlah uang, anggaran, atau proyek. Pokir adalah kumpulan gagasan, usulan, dan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD melalui reses, kunjungan kerja, dan pelaksanaan fungsi representasi.
Aspirasi tersebut kemudian menjadi salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD. Dengan demikian, pokir merupakan produk pemikiran, bukan produk keuangan.
Dalam perspektif politik anggaran, Aaron Wildavsky menyebut bahwa budgeting is politics. Anggaran merupakan ruang bertemunya berbagai kepentingan publik.
Pokir menjadi instrumen agar aspirasi masyarakat dapat masuk ke dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, ketika proses tersebut kehilangan integritas, pokir berpotensi bergeser menjadi alat distribusi kepentingan politik maupun ekonomi.
Teori Public Choice dari James Buchanan menjelaskan bahwa pejabat publik tidak selalu bertindak demi kepentingan masyarakat, tetapi juga dapat dipengaruhi kepentingan pribadi.
Dalam praktiknya, penyimpangan terjadi ketika oknum menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan proyek kepada pihak tertentu, meminta imbalan, atau menjadikan usulan pembangunan sebagai alat transaksi politik. Yang bermasalah bukan pokirnya, melainkan penyalahgunaan kewenangan oleh pelakunya.
Hal serupa dijelaskan melalui konsep State Capture yang diperkenalkan Joel Hellman. Korupsi yang paling berbahaya bukan hanya pencurian uang negara, tetapi ketika proses penyusunan kebijakan telah dikuasai oleh kepentingan tertentu.
Jika pokir disusun untuk menguntungkan kelompok tertentu, maka fungsi representasi masyarakat telah kehilangan maknanya.
Berbagai perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti kasus “uang ketok palu” RAPBD Provinsi Jambi maupun suap pembahasan APBD di sejumlah daerah, menunjukkan bahwa yang dipidana bukan keberadaan pokir, melainkan praktik suap, gratifikasi, pengaturan proyek, dan penyalahgunaan jabatan dalam proses penganggaran.
Karena itu, yang perlu diperkuat bukan menghapus pokir, melainkan memperbaiki tata kelolanya. Usulan pokir harus disusun secara transparan, terdokumentasi, dapat diakses publik, diverifikasi berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta diawasi pelaksanaannya.
Digitalisasi perencanaan, pengawasan yang efektif, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar pokir tetap berfungsi sebagai instrumen demokrasi.
Pada akhirnya, pokok pikiran DPRD adalah amanah intelektual dan politik yang lahir dari aspirasi rakyat. Selama dijalankan sesuai fungsi representasi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, pokir akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Sebaliknya, yang dapat berujung pada persoalan hukum bukanlah pokir itu sendiri, melainkan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penganggaran dan pelaksanaannya (bp).
