beraupedia.com – Pemerintah Kabupaten Berau mulai memperkuat pengawasan terhadap data dan kewajiban daerah dari sektor pertambangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha pertambangan yang berjalan di wilayah Berau tercatat secara akurat dan memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
Upaya ini menjadi bagian dari proses pemeriksaan sekaligus pemutakhiran data sektor pertambangan. Pemerintah daerah ingin memastikan informasi yang menjadi dasar pendataan memiliki kesesuaian dengan kondisi kegiatan usaha di lapangan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie, mengatakan sektor pertambangan memiliki peran penting dalam struktur perekonomian daerah.
Karena itu, akurasi data menjadi salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah.
“Yang kita kejar bukan hanya soal pendataan, tetapi bagaimana data tersebut benar-benar valid dan dapat menjadi dasar dalam memastikan kewajiban daerah dipenuhi sesuai ketentuan,” ujarnya.
Menurut Djupliansyah, proses pemeriksaan dan pendataan dilakukan dengan membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta para pelaku usaha.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar setiap data yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan sekaligus meminimalkan potensi perbedaan informasi antara pemerintah dan perusahaan.
Selain berkaitan dengan penerimaan daerah, penataan data juga dinilai penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.
Pemerintah membutuhkan data yang jelas untuk menjalankan fungsi pengawasan, sementara pelaku usaha mendapatkan kepastian mengenai kewajiban yang harus dipenuhi.
“Kami ingin tata kelola pendapatan daerah semakin tertib, transparan dan akuntabel. Kolaborasi dengan pihak perusahaan maupun pemerintah provinsi akan terus kami perkuat,” kata Djupiansyah.
Penandatanganan berita acara menjadi salah satu tahapan dalam memperkuat administrasi pendapatan daerah.
Pemerintah Kabupaten Berau berharap proses serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga potensi penerimaan dari sektor pertambangan maupun sektor lainnya dapat terdata secara lebih baik.
Dengan pengelolaan data yang semakin tertib, Pemkab Berau menargetkan potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Optimalisasi penerimaan daerah tersebut pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Berau (bp).
