“Sebagai bentuk komitmen, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan,” kata Rudy Mas’ud
BERAUPEDIA.COM – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, merespons cepat kritik masyarakat terkait anggaran renovasi rumah jabatan gubernur.
Ia memastikan sejumlah item renovasi yang dinilai di luar fungsi kedinasan akan dibiayai secara mandiri menggunakan dana pribadi.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus komitmen Rudy dalam menjaga keadilan penggunaan anggaran publik.
Sebelumnya, paket renovasi rumah jabatan tersebut sempat menjadi sorotan lantaran mencakup beberapa item non-prioritas, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
“Sebagai bentuk komitmen, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan,” kata Rudy Mas’ud dalam keterangannya, Senin (27/4) kemarin.
Politikus Partai Golkar ini menilai, aspirasi dan kritik yang berkembang di masyarakat merupakan masukan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi.
Baginya, kontrol sosial dari warga adalah bentuk kepedulian terhadap pembangunan di Bumi Etam.
“Masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat saya terima sebagai bentuk kepedulian dan cinta terhadap Kalimantan Timur,” katanya.
Tak hanya soal biaya mandiri, Rudy juga menginstruksikan agar seluruh paket renovasi rumah jabatan dikaji ulang.
Ia ingin memastikan setiap fasilitas yang ada benar-benar selaras dengan kebutuhan kedinasan dan kepentingan masyarakat luas.
Pemprov Kaltim pun berjanji akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar proses evaluasi ini bisa diawasi oleh publik.
Ke depan, Rudy berkomitmen agar penggunaan anggaran untuk fasilitas pimpinan diarahkan pada prinsip efisiensi dan kesederhanaan.
“Harus berpihak pada prioritas pembangunan serta pelayanan masyarakat,” imbuhnya.
Langkah konkret Rudy Mas’ud ini menuai respons positif dari sejumlah pengamat. Keputusan menggunakan dana pribadi dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahdaerah tidak antikritik dan responsif terhadap kebijakan yang menyentuh rasa keadilan publik (bp).
