beraupedia.com – Sultan Gunung Tabur PYM Adji Raden Muhammad Bakhrun menyatakan keberatan atas pernyataan oknum yang disebut bernama Damus, yang menyebut keberadaan kesultanan sudah tidak berlaku lagi.
Sultan menegaskan, pernyataan tersebut perlu diluruskan karena keberadaan kerajaan dan kesultanan memiliki sejarah panjang sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, sejarah mencatat bahwa sebelum Indonesia berdiri sebagai negara, pemerintahan di berbagai wilayah telah dijalankan oleh kerajaan maupun kesultanan.
Keberadaan institusi adat dan kerajaan tersebut juga tetap mendapat pengakuan dalam konteks sejarah dan kebudayaan hingga saat ini.
“Kita harus belajar dari sejarah. Sebelum NKRI berdiri, negara ini diurus oleh kerajaan atau kesultanan dan keberadaannya diakui oleh negara sampai saat ini,” tegasnya.
Atas pernyataan Damus tersebut, Sultan Gunung Tabur menyatakan keberatan. Ia meminta yang bersangkutan mempertanggungjawabkan pernyataannya dan segera menyampaikan permintaan maaf.
“Kami selaku Sultan Gunung Tabur menyatakan keberatan atas pernyataan saudara Damus dan mengultimatum yang bersangkutan untuk segera meminta maaf kepada seluruh raja dan kesultanan yang ada di Indonesia, khususnya yang berada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,” ujarnya.
Di samping itu, Sultan menilai persoalan tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, khususnya yang berkaitan dengan sejarah, adat, dan keberadaan kesultanan.
Ia mengingatkan, siapapun tidak seharusnya sembarangan mengeluarkan pernyataan yang dapat menyinggung keberadaan maupun marwah kesultanan yang masih menjadi bagian dari sejarah dan kekayaan budaya Indonesia.
Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah menjadi hal penting agar setiap pihak dapat menempatkan diri dan menghormati keberadaan kerajaan maupun kesultanan yang memiliki perjalanan sejarah panjang di Indonesia.
Sultan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bijaksana dengan mengedepankan sikap saling menghormati, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sejarah dan budaya daerah (bp).
