beraupedia.com – Antrean panjang di sejumlah SPBU Kabupaten Berau pada akhir Agustus menjadi alarm serius bagi pemerintah dan Pertamina.
Gangguan distribusi yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM kini mendorong DPRD Berau meminta pola penanganan yang lebih cepat dan terukur.
DPRD Berau menilai persoalan BBM tidak boleh kembali ditangani setelah kelangkaan terjadi. Sistem distribusi harus memiliki skenario cadangan agar pasokan tetap bergerak ketika jalur utama mengalami gangguan.
Desakan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Berau bersama Pertamina, Pemerintah Kabupaten Berau dan perwakilan masyarakat.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyoroti pentingnya pemanfaatan stok cadangan ketika distribusi utama tersendat.
Menurutnya, keberadaan stok di terminal penyangga harus diikuti dengan mekanisme yang memungkinkan cadangan tersebut segera dimobilisasi.
“Perlu kita dorong adalah bagaimana ketika distribusi terkendala, cadangan yang ada bisa segera dimaksimalkan agar masyarakat tidak kembali menghadapi antrean panjang,” ujarnya.
Gangguan pasokan sebelumnya berkaitan dengan keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Balikpapan menuju Berau.
Cuaca menjadi salah satu faktor penghambat. Kondisi alur Sungai Segah juga sempat terganggu setelah kapal pengangkut batu bara mengalami kandas.
Fuel Terminal Manager Tarakan, Hario Somapangestu, menjelaskan kondisi tersebut turut memengaruhi jadwal kedatangan pasokan BBM ke Berau.
Meski demikian, Pertamina memastikan distribusi tetap dipantau. Pergerakan kapal dipantau melalui sistem GPS untuk mengetahui posisi dan perkembangan perjalanan armada.
Pertamina juga membantah adanya penghentian kapal maupun praktik kecurangan dalam proses pengiriman.
Data perjalanan kapal hingga dokumen pembongkaran menjadi bagian dari mekanisme pengawasan distribusi BBM.
Ketika jalur Balikpapan terganggu, Pertamina menjalankan skema pasokan alternatif dari Terminal BBM Samarinda menggunakan mobil tangki.
Namun, skema ini menghadapi kendala kapasitas dan jarak.
Perjalanan Samarinda–Berau membutuhkan waktu sekitar 30 jam. Sementara kapasitas mobil tangki tidak mampu menggantikan pasokan BBM dalam volume besar.
Kondisi tersebut membuat Pertamina harus mencari alternatif lain.
Pasokan kemudian didatangkan melalui jalur laut dari Tarakan untuk menutup kekurangan BBM di Berau.
“Untuk mengatasi kekurangan itu, kami mengambil pasokan alternatif melalui pengiriman kapal dari Tarakan,” kata Hario.
Pertamina menyebut kondisi stok BBM di sejumlah SPBU Berau pada awal September kembali aman.
Pasokan juga diperkuat dengan kedatangan kapal dari Balikpapan yang dijadwalkan pada Senin (7/9/2026).
Namun, bagi DPRD Berau, normalnya stok bukan berarti persoalan selesai.
Legislatif meminta pemerintah daerah bersama Pertamina mengevaluasi pola distribusi agar kejadian serupa tidak kembali memicu antrean panjang.
Pengawasan juga dinilai perlu diperkuat, terutama terhadap distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
Sebab, persoalan BBM bukan semata soal jumlah kuota.
Ketika jalur distribusi terganggu, stok yang secara hitungan sebenarnya mencukupi dapat berubah menjadi kelangkaan di tingkat SPBU.
Antrean panjang pun menjadi konsekuensi yang langsung dirasakan masyarakat.
Karena itu, DPRD Berau menilai jalur pasokan alternatif, pemanfaatan stok cadangan, serta respons cepat saat distribusi terganggu harus menjadi bagian dari sistem permanen, bukan sekadar solusi ketika krisis sudah terjadi.
Dengan demikian, ketika kapal terlambat, cuaca menghambat pelayaran, atau jalur distribusi utama terganggu, masyarakat tidak lagi menjadi pihak yang harus menanggung dampaknya melalui antrean panjang di SPBU (bp).
