beraupedia.com — Ketergantungan kampung terhadap anggaran pemerintah menjadi tantangan yang perlu dijawab di tengah tekanan keuangan daerah.
Pemerintah kampung di Kabupaten Berau didorong mulai membangun sumber pendapatan alternatif melalui pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), optimalisasi aset, hingga kemitraan dengan perusahaan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tentram Rahayu, mengatakan setiap kampung harus mampu mengenali dan mengembangkan potensi ekonomi sesuai karakteristik wilayahnya.
Peluang tersebut dapat dibangun melalui BUMK maupun kerja sama dengan perusahaan, pihak swasta, dan organisasi nonpemerintah.
“Kalau punya potensi, harus digali. Bisa melalui BUMK, bisa juga lewat pengelolaan aset kampung sendiri,” ujarnya.
Menurut Tentram, peluang usaha setiap kampung tidak bisa disamaratakan. Kampung yang memiliki potensi perkebunan, misalnya, dapat menjajaki kemitraan dengan perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayahnya.
Sementara kampung lain bisa mengembangkan usaha berdasarkan sumber daya dan peluang ekonomi yang tersedia.
Meski demikian, membangun usaha kampung tidak serta-merta menghasilkan pendapatan dalam waktu singkat.
Sejumlah BUMK masih berada dalam tahap merintis sehingga memerlukan pendampingan agar mampu berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli kampung.
Karena itu, DPMK Berau mendorong agar pengembangan usaha kampung tidak berhenti pada pembentukan badan usaha atau sebatas perencanaan.
Pengelolaan yang terarah, pemanfaatan potensi lokal, serta kemitraan dengan pihak ketiga diperlukan agar usaha yang dibangun memiliki peluang tumbuh secara berkelanjutan.
Selain mendorong pengembangan usaha, DPMK Berau juga menunggu pengesahan peraturan daerah tentang BUMK yang merupakan inisiatif DPRD. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pendukung bagi pengembangan badan usaha kampung.
Di tengah dorongan memperkuat kemandirian ekonomi, pemerintah kampung tetap harus memastikan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat terpenuhi.
Tentram menegaskan, penghasilan tetap aparatur kampung, santunan, serta program penanganan kemiskinan tetap menjadi perhatian.
“Yang penting operasional pemerintahan kampung, penghasilan tetap dan sebagainya. Santunan serta penanganan kemiskinan juga diupayakan tetap ada,” tegasnya.
Terkait besaran anggaran yang akan diterima masing-masing kampung ke depan, Tentram mengatakan pihaknya belum dapat memastikan nominalnya. Perhitungan tersebut masih bergantung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk komponen dana bagi hasil.
Kondisi ini membuat penguatan ekonomi kampung menjadi salah satu upaya yang perlu dipersiapkan. BUMK, pengelolaan aset, dan kemitraan usaha berpotensi membuka sumber pendapatan alternatif di luar anggaran pemerintah.
Namun, tantangannya bukan sekadar membentuk badan usaha atau menjalin kerja sama. Kampung perlu memastikan potensi yang dimiliki benar-benar dikelola menjadi kegiatan ekonomi produktif, sehingga kemandirian tidak berhenti sebagai wacana, melainkan memberikan manfaat nyata bagi pendapatan kampung dan kesejahteraan masyarakat (bp).
