beraupedia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi cuaca kering yang masih berlangsung.
Dukungan anggaran hingga Rp4,5 miliar disiapkan untuk memastikan operasi penanganan di lapangan berjalan tanpa terkendala kebutuhan logistik maupun operasional.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, penanganan karhutla menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah.
Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memperkuat respons terhadap kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Kami terus mencermati dan berkoordinasi,” ujarnya.
Dukungan anggaran tersebut bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT) yang persetujuannya telah ditandatangani sebelum dirinya menjalani cuti.
Dari total anggaran yang disiapkan, Rp3 miliar dialokasikan untuk BPBD Berau, sedangkan Rp1,5 miliar diberikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat).
Anggaran tersebut akan menopang berbagai kebutuhan penanganan karhutla, mulai dari logistik, bahan bakar hingga operasional personel di lapangan.
Perkuat Pemadaman di Lahan Gambut
Pemkab Berau juga memperluas strategi pemadaman, khususnya pada kawasan yang memiliki karakteristik lahan gambut.
BPBD Berau diminta menggunakan peat injector atau nozzle suntik gambut untuk menjangkau titik panas yang berada di bawah permukaan tanah.
“Kami juga telah memerintahkan BPBD menggunakan peat injector,” tegas Sri.
Penggunaan peralatan tersebut dinilai penting mengingat kebakaran gambut memiliki karakteristik berbeda.
Bara api dapat bertahan di bawah permukaan meskipun api di atas tanah telah terlihat padam.
Tanpa proses pendinginan hingga lapisan gambut, titik panas berpotensi kembali memicu kebakaran.
Selain memperkuat pemadaman darat, Pemkab Berau juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapatkan dukungan penanganan dari udara.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta armada water bombing terus didorong untuk memperkuat penanganan karhutla di wilayah yang membutuhkan.
Sri mengatakan komunikasi dengan BNPB dilakukan untuk mendorong penguatan maupun relokasi operasi water bombing ke wilayah Berau.
Di tengah penanganan karhutla, Pemkab Berau juga masih membenahi persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya sempat menyebabkan kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Koordinasi dilakukan bersama PT Pertamina Patra Niaga, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) serta Bagian Ekonomi untuk memastikan pasokan kembali normal.
“Alokasi kuota BBM secara berangsur terus tersuplai,” kata Sri.
Pemkab Berau bahkan telah mengajukan penambahan kuota BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pengendalian distribusi juga menjadi bagian dari kesepakatan, termasuk pengawasan terhadap pembelian berulang, pengetapan, penimbunan hingga berbagai bentuk penyalahgunaan BBM.
Sistem MyPertamina dan barcode juga didorong semakin terintegrasi dengan identitas kendaraan sehingga pengisian berulang secara tidak wajar dapat ditekan.
Seluruh SPBU di Berau diminta membuka pelayanan mulai pukul 07.00 Wita, dengan memastikan kesiapan petugas, sistem pelayanan serta ketersediaan BBM.
“Jangan sampai kejadian pelik kemarin terulang kembali,” pungkasnya (bp).
