beraupedia.com – Kondisi udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat Pemerintah Kabupaten Berau bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah perlindungan bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
Mulai Jumat (18/9/2026) hingga Sabtu (19/9/2026), kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Berau sementara dialihkan menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar dari Rumah (BDR).
Kebijakan tersebut diambil menyusul kualitas udara Berau yang masuk kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan BMKG pada 17 September 2026, konsentrasi partikulat PM2.5 tercatat mencapai 81,8 µg/m³.
Pengalihan KBM berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA, SMK dan SLB, baik negeri maupun swasta.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Berau, M. Hendratno, mengatakan keselamatan dan kesehatan warga sekolah menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Guna menjamin keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tanpa mengabaikan hak memperoleh layanan pendidikan, ditetapkan bahwa KBM dialihkan dari moda tatap muka penuh menjadi PJJ atau BDR,” ujar Hendratno.
Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kaltim, Ahmadong, meminta sekolah memastikan pelaksanaan BDR tetap efektif dengan beban belajar yang proporsional.
“Pembelajaran BDR dilaksanakan secara daring atau penugasan terstruktur dan terukur. Satuan pendidikan juga wajib berkoordinasi dengan orang tua/wali murid untuk melakukan pengawasan,” tegas Ahmadong.
Pemerintah menegaskan pengalihan KBM bukan berarti siswa diliburkan. Guru tetap membimbing dan memantau aktivitas belajar dari rumah, dengan fokus pada materi dasar, pendidikan karakter dan edukasi kesehatan.
Program penunjang seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga tetap dikoordinasikan oleh pihak sekolah.
Untuk menekan risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap, termasuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sekolah dan masyarakat diminta menerapkan protokol kesehatan serta membatasi aktivitas di luar ruangan.
Pemerintah daerah juga akan terus memantau kondisi kualitas udara dan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) secara berkala.
Hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan apakah KBM tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau kebijakan PJJ perlu diperpanjang (bp).
