beraupedia.com – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Berau melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan pekerjaan dan proyek konstruksi.
Langkah ini diarahkan untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan kesempatan yang lebih merata bagi penyedia jasa lokal.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Disperkim Berau untuk memastikan seluruh kontraktor dan konsultan konstruksi yang memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis memiliki peluang yang setara dalam mendukung pembangunan daerah.
Kepala Disperkim Berau, Mulyadi, mengatakan evaluasi terhadap sistem pengadaan proyek menjadi salah satu prioritas sejak dirinya mulai menjabat.
Evaluasi dilakukan menyusul sejumlah masukan dari pelaku usaha mengenai ketimpangan kesempatan dalam memperoleh paket pekerjaan fisik maupun pengawasan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian tersendiri, terlebih Disperkim Berau sempat mengalami kekosongan pimpinan definitif selama hampir dua tahun.
“Ketika kami mulai menjalankan tugas, cukup banyak masukan yang kami terima dari para pelaku usaha. Mereka menyampaikan adanya ketimpangan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Karena itu, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang kami evaluasi,” tegas Mulyadi.
Mulyadi menegaskan, pembenahan mekanisme pengadaan bukan bertujuan memojokkan pihak mana pun.
Sebaliknya, langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses lelang dan penunjukan langsung berjalan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.
Ia menyebut keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pemerataan akses bagi penyedia jasa yang kompeten menjadi prinsip utama dalam pembenahan tersebut.
Penerapan tata kelola yang lebih terbuka itu disebut mulai terlihat melalui keterlibatan penyedia jasa yang lebih beragam, termasuk munculnya pelaku usaha baru dalam sejumlah proyek perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Berau.
Disperkim Berau menyadari perubahan mekanisme pengadaan membutuhkan penyesuaian dan menghadapi berbagai tantangan.
Meski demikian, konsistensi dalam menerapkan prinsip transparansi dan profesionalisme akan terus dijaga.
Melalui pembenahan ini, pemerintah daerah berharap kepercayaan pelaku usaha konstruksi lokal terhadap proses pengadaan semakin meningkat.
Selain membuka kesempatan yang lebih adil bagi penyedia jasa, tata kelola yang profesional juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Berau (bp).
