beraupedia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mendorong perubahan pola pikir kepala kampung dalam mengelola Anggaran Dana Kampung (ADK).
Anggaran yang digelontorkan ke kampung diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar habis untuk kegiatan seremonial.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan ADK merupakan instrumen pembangunan yang seharusnya mampu menggerakkan potensi ekonomi di tingkat kampung.
Karena itu, pemerintah kampung diminta lebih selektif dalam menentukan program yang menjadi prioritas.
Menurutnya, masih terdapat penggunaan anggaran yang dinilai kurang memberikan manfaat jangka panjang, terutama untuk kegiatan seremonial seperti perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) kampung dengan anggaran besar.
“Kalau uang hanya habis untuk pesta dan hiburan, kapan kampung kita bisa mandiri?” ungkapnya.
Sri Juniarsih mendorong agar anggaran kampung lebih banyak diarahkan pada sektor produktif. Mulai dari pengembangan wisata lokal, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menilai keberhasilan pembangunan kampung tidak semestinya diukur dari kemeriahan sebuah kegiatan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Lebih baik warga bisa berjualan produk kampung, wisata tumbuh, dan kelompok tani berkembang,” tegasnya.
Dorongan tersebut sejalan dengan penerapan prinsip efisiensi yang tengah dilakukan Pemkab Berau di seluruh lini pemerintahan.
Pemerintah kampung juga diharapkan menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan penggunaan ADK telah memiliki ketentuan dan batasan tertentu.
Salah satunya terkait anggaran untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang dibatasi maksimal Rp100 juta.
“Batas itu bukan untuk membatasi kreativitas, tetapi agar ada keseimbangan dengan program produktif,” jelasnya.
Menurut Tenteram, pemerintah kampung memiliki banyak pilihan untuk mengarahkan anggaran pada kegiatan yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan.
Diantaranya penguatan ketahanan pangan, pengolahan hasil bumi, hingga pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal.
Potensi wisata tersebut, lanjutnya, tidak harus berupa kawasan pantai. Kampung yang memiliki sungai atau danau juga dapat mengembangkannya menjadi wisata edukasi maupun rekreasi.
“Tidak harus punya pantai untuk bisa menarik wisatawan,” ujarnya.
Selain mengoptimalkan ADK, Tenteram juga mendorong pemerintah kampung membuka ruang kemitraan dengan pihak ketiga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Namun, kerja sama tersebut harus dibangun secara profesional, transparan, sukarela, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita ingin kolaborasi yang sehat, transparan, dan saling menguntungkan,” tuturnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak sekadar berkaitan dengan pengurangan atau pembatasan belanja.
Lebih jauh, kebijakan tersebut diharapkan mampu mengubah cara pandang pemerintah kampung dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Yang diubah adalah mindset-nya. Dana kampung bukan hadiah, tetapi amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab dan inovasi,” pungkasnya (bp).
