BERAUPEDIA.COM – Belakangan ini beredar kabar di sejumlah kelompok percakapan dan media sosial yang menyebutkan adanya oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang diduga menjadi pelindung atau pendukung di balik pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau.
Menanggapi hal tersebut, Pro SJM memberikan tanggapan dan imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Ketua Pro SJM, Ali Suhartawan menyatakan bahwa sejauh ini isu yang beredar belum didasari oleh bukti yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau warga untuk tidak langsung mempercayai dan menyebarkan informasi tersebut sebelum ada kejelasan resmi.
“Kami memantau perkembangan informasi yang berkembang di masyarakat. Sampai saat ini, isu yang menyebutkan adanya oknum APH yang melindungi proyek APBD masih bersifat kabar angin dan belum memiliki dasar bukti yang kuat. Kami menganggap hal ini perlu disikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan kegaduhan dan merusak citra lembaga penegak hukum maupun penyelenggara pemerintahan daerah,” ujarnya, Jumat (10/7/2026).
Ia menegaskan bahwa penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya dapat dikategorikan sebagai berita bohong atau hoaks yang berpotensi menimbulkan perselisihan, ketidakpercayaan publik, hingga melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Pro SJM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap kritis dan memverifikasi setiap informasi yang diterima.
“Jangan mudah terprovokasi dan terburu-buru menyebarkan kabar yang belum pasti. Jika memang ada indikasi penyimpangan atau pelanggaran hukum, maka saluran yang benar adalah melaporkannya kepada instansi yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti secara transparan dan adil, bukan menyebarkannya tanpa bukti,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pro SJM menyatakan siap mengawal setiap proses pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan dana APBD Berau.
Jika nantinya ditemukan bukti nyata adanya penyimpangan atau keterlibatan pihak mana pun yang melanggar aturan, pihaknya akan mendorong agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.
“Kami tetap menjaga prinsip pengawasan yang objektif. Jika terbukti ada kesalahan, harus ditindak tegas. Namun selama belum ada bukti, kita tidak boleh memvonis atau menyebarkan tuduhan yang dapat merugikan banyak pihak. Mari kita jaga kondusivitas daerah Berau agar tetap aman dan damai,” tambahnya.
Pihaknya juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk terbuka jika diperlukan memberikan klarifikasi guna meredakan keresahan masyarakat, sekaligus memastikan kepercayaan publik tetap terjaga dengan baik (bp).
