BERAUPEDIA – Pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Berau dalam beberapa hari terakhir memicu keresahan masyarakat.
Gangguan pasokan listrik yang dirasakan mulai dari Tanjung Redeb hingga Talisayan itu bahkan berujung pada aksi warga di kantor PLN UP3 Berau pada Senin (26/10/2026) malam.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan pihak terkait di Ruang Rapat Kakaban, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, Selasa (27/10/2026).
Pertemuan yang dipimpin Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih Mas, didampingi Wakil Bupati Gamalis, itu turut dihadiri perwakilan masyarakat dan mahasiswa, unsur Forkopimda, Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), PLN UP3 Berau, serta pihak PLTU Lati.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan keandalan pasokan listrik menjadi pembahasan utama. Pemkab Berau meminta agar kebutuhan masyarakat mendapat perhatian serius, sekaligus mendorong percepatan pemulihan jaringan listrik yang mengalami gangguan.
Bupati Sri Juniarsih menegaskan, listrik merupakan kebutuhan mendasar yang menopang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga, kegiatan ekonomi, hingga pelayanan publik.
“Listrik saat ini bukan sekadar penerang malam. Ia menopang aktivitas rumah tangga, usaha kecil, hingga layanan yang kita butuhkan setiap hari. PLN UP3 Berau perlu memprioritaskan masyarakat dan membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan-perusahaan konsumennya, agar kebutuhan listrik warga lebih diutamakan,” tegasnya.
Bupati yang akrab disapa Umi itu juga menyinggung kemungkinan pemberian kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman.
Ia menyampaikan masukan agar PLN mempertimbangkan kebijakan kompensasi sebesar 10–20 persen, dengan merujuk pada kebijakan yang disebut diterapkan dalam kasus pemadaman listrik di Batam.
Menurutnya, persoalan kompensasi perlu menjadi bagian dari pembahasan, sehingga hak pelanggan tetap diperhatikan ketika terjadi gangguan pasokan listrik.
Selain penanganan jangka pendek, Sri Juniarsih mendorong PLN melihat peluang kerja sama jangka panjang, termasuk pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung fasilitas umum, seperti jaringan komunikasi di ruang terbuka hijau di pusat kota.
Ia juga menyampaikan harapan masyarakat agar gangguan listrik tidak terus berulang, terutama menjelang bulan suci Ramadan.
“Kami tidak ingin setiap mendekati Ramadan selalu terjadi pemadaman. Jangan sampai ketika listrik mulai sering mati, masyarakat justru menganggap itu sebagai tanda Ramadan sudah semakin dekat,” ujarnya.
Terkait penguatan sistem kelistrikan, Bupati menyambut baik rencana interkoneksi jaringan listrik Kalimantan Timur yang ditargetkan beroperasi pada 2027.
Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pasokan dan meningkatkan pemerataan distribusi listrik, termasuk ke Kabupaten Berau.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, turut menekankan pentingnya memperhatikan hak pelanggan yang terdampak gangguan listrik.
Menurutnya, kompensasi bagi konsumen perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pemberian kompensasi tidak boleh mengesampingkan kewajiban penyedia layanan untuk menjaga keandalan pasokan listrik.
“Kompensasi kepada konsumen harus diperhatikan, tetapi jangan sampai dijadikan alasan untuk membenarkan pemadaman. Apalagi sekarang masyarakat sedang bersiap menyambut bulan penuh berkah,” tegas Gamalis.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian persoalan listrik tidak cukup hanya melalui pemulihan jaringan dan pemberian kompensasi.
Upaya menjaga keandalan pasokan serta keterbukaan informasi kepada masyarakat juga menjadi perhatian penting.
Dalam kesempatan itu, Manager PLN UP3 Berau, Erwinton Naibaho, memaparkan penyebab gangguan yang berdampak pada pasokan listrik di sejumlah wilayah.
Ia menjelaskan, pada 25 Oktober 2026 sekitar pukul 16.31 WITA, terjadi gangguan pada dua ruas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Maloy Talisayan.
Hasil pemeriksaan menemukan pohon tumbang yang menimpa jaringan transmisi di Desa Dumaring, Kecamatan Talisayan, hingga menyebabkan tiga menara transmisi roboh.
Gangguan tersebut berdampak pada pasokan listrik di dua wilayah utama. Di Tanjung Redeb, sekitar 15 megawatt (MW) dari total beban 45 MW terdampak pemadaman. Sementara di Talisayan, sekitar 1,1 MW dari total beban 3,5 MW mengalami gangguan pasokan.
Untuk mempercepat pemulihan, PLN menyatakan tengah memobilisasi menara darurat menuju lokasi kerusakan.
Pembangunan menara diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima hari, dengan target penyelesaian pada Minggu (2/11/2026).
“Menara darurat sedang dimobilisasi, diperkirakan tiba di lokasi hari ini. Pembangunan menara diperkirakan selesai dalam lima hari, hingga Minggu 2 November 2026,” jelas Erwinton.
Selama proses perbaikan berlangsung, PLN menyatakan pemadaman bergilir masih berpotensi terjadi di sejumlah titik hingga target pemulihan tercapai.
Di tengah proses pemulihan, PLN juga menyiapkan langkah antisipasi agar pelayanan publik tetap berjalan.
Salah satunya dengan memprioritaskan dukungan genset cadangan bagi sekolah-sekolah yang akan melaksanakan ujian akademik.
Sejumlah sekolah yang disebut mendapat dukungan tersebut antara lain SMAN 10, SMAN 15, SMAN 6, SMAN 8, SMKN 3, SMKN 5, SMKN 6, SMAN 3, dan SMAN 12 yang saat itu masih dalam proses persiapan.
PLN juga menyampaikan bahwa fasilitas vital, seperti puskesmas, RSUD, sekolah, serta lokasi menara pemancar sinyal, tetap menjadi perhatian dalam upaya menjaga keberlangsungan layanan.
Selain itu, PLTU Lati direncanakan segera kembali dioperasikan. Untuk membantu memperkuat pasokan listrik di wilayah Talisayan, PLN juga menyewa genset berkapasitas 500 kilowatt (kW).
Erwinton menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi. Ia memastikan pihaknya mengerahkan kemampuan yang tersedia untuk mempercepat proses pemulihan.
“Kami mengerahkan seluruh kemampuan kami untuk mempercepat pemulihan. Mohon doa dan dukungannya, semoga krisis ini bisa segera teratasi,” katanya.
Pemkab Berau berharap koordinasi antara pemerintah daerah, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan kelistrikan.
Masyarakat pun menantikan realisasi target pemulihan, kepastian informasi mengenai jadwal pemadaman, serta peningkatan keandalan pasokan listrik agar aktivitas sehari-hari tidak terus terganggu (bp).
