BERAUPEDIA.COM – Kondisi keuangan Perusahaan Daerah (Perusda) PT Indo Pusaka Berau (IPB) menjadi sorotan. Akumulasi kerugian bersih perusahaan selama periode 2023–2025 disebut mencapai Rp133,88 miliar. Situasi ini memunculkan desakan agar pengelolaan perusahaan milik daerah tersebut dievaluasi secara menyeluruh.
Ketua Forum Lintas Kontraktor dan Supplier (FLKS) Berau, Mahmud Suyuti, menyoroti kinerja keuangan PT IPB yang dinilai mengalami tekanan serius dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data yang dihimpunnya dari berbagai sumber resmi, kerugian bersih perusahaan pada 2025 saja mencapai Rp64,55 miliar.
Besarnya kerugian tersebut menjadi perhatian, terutama karena perusahaan mengelola investasi yang bersumber dari keuangan daerah.
Salah satu hal yang disoroti Mahmud adalah ketimpangan antara pendapatan usaha dan biaya operasional, khususnya pengeluaran untuk bahan bakar dan minyak pelumas.
Dalam periode yang menjadi sorotannya, beban bahan bakar dan minyak pelumas tercatat mencapai Rp116,70 miliar. Sementara itu, pendapatan usaha PT IPB hanya sebesar Rp113,82 miliar.
“Artinya, pendapatan usaha bahkan belum mampu menutup biaya bahan bakar dan minyak pelumas. Ini adalah preseden buruk dalam tata kelola manajemen perusda,” tegas Mahmud kepada media ini, Sabtu (24.10/2026).
Dampak kerugian tersebut juga tercermin pada kondisi ekuitas perusahaan yang disebut tersisa Rp87,9 miliar.
Di sisi lain, nilai investasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau di PT IPB tercatat turun menjadi Rp43,09 miliar. Angka itu merosot 45,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut menjadi perhatian karena investasi daerah menggunakan dana publik yang semestinya dikelola secara akuntabel dan memberikan manfaat bagi daerah.
Bagi Mahmud, kondisi ini tidak cukup disikapi dengan evaluasi rutin. Ia meminta pihak berwenang menelusuri penyebab kerugian serta memastikan pengelolaan keuangan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia pun mendesak aparat penegak hukum dan pihak terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jajaran direksi dan manajemen PT IPB.
“Kami meminta pihak berwenang untuk berani melakukan audit total terhadap kinerja manajemen PT Indo Pusaka Berau. Jangan ada yang ditutup-tutupi, usut tuntas ke mana mengalirnya dana dan apa penyebab utama dari kehancuran finansial ini,” pungkasnya.
Desakan tersebut menempatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PT IPB sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Namun, penyebab pasti kerugian dan pihak yang bertanggung jawab tetap perlu ditentukan melalui pemeriksaan serta audit yang berwenang (bp).
