beraupedia.com – Transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi canggih.
Tanpa kedisiplinan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola keamanan informasi yang kuat, sistem elektronik pemerintah tetap rentan terhadap ancaman siber dari lingkungan internal organisasi.
Hal itu menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Insider Siber bertema “Membangun Tata Kelola Insider Siber yang Aman Berkelanjutan”, yang dibuka Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Berau, Senin (12/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Tim Tanggap Insider Siber Kabupaten Berau bersama para pengelola sistem elektronik perangkat daerah.
Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keamanan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Didi Rahmadi menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga kesadaran SDM serta penerapan tata kelola keamanan informasi yang baik.
“Sistem yang canggih sekalipun bisa goyah jika tata kelola dan kesadaran SDM di dalamnya tidak terbangun dengan kuat,” ujar Didi.
Menurutnya, pengelola sistem elektronik memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan informasi pemerintah daerah.
Karena itu, pemahaman terhadap potensi risiko siber internal, termasuk pengelolaan hak akses, perlu terus ditingkatkan.
“Melalui bimtek ini, kita ingin memastikan setiap pengelola sistem elektronik di Berau memiliki pemahaman yang sama untuk menciptakan ekosistem siber yang aman, tangguh, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Ia menambahkan, pengamanan sistem elektronik juga harus ditopang kedisiplinan dalam menjalankan prosedur keamanan informasi.
Setiap pengelola perlu memahami batas kewenangan akses serta menjaga kerahasiaan data yang menjadi tanggung jawabnya agar potensi penyalahgunaan informasi dapat diantisipasi sejak dini.
Didi berharap para peserta mampu mengenali berbagai potensi ancaman siber dari lingkungan internal organisasi dan menerapkan langkah pengamanan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
“Kami berharap melalui bimtek ini, penguatan kapasitas SDM dan tata kelola keamanan siber dapat menjaga keamanan data pemerintah daerah sekaligus memastikan sistem elektronik yang mendukung pelayanan publik dikelola secara aman dan bertanggung jawab,” tandasnya.
Penguatan keamanan siber pada akhirnya bukan semata persoalan perangkat dan sistem, melainkan juga soal disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan orang-orang yang mengelolanya.
Sebab, secanggih apa pun teknologi yang digunakan pemerintah daerah, perlindungan data tetap berisiko jika akses tidak dikelola dengan benar dan prosedur keamanan hanya menjadi formalitas (bp).
