BERAUPEDIA.COM – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Berau kembali memberikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna DPRD Berau, Fraksi PPP menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari tingginya angka serapan anggaran.
Juru Bicara Fraksi PPP, Suharno, menilai belanja daerah harus berorientasi pada hasil (outcome oriented), sehingga setiap program yang dibiayai APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Menurut kami belanja daerah harus memiliki orientasi hasil (outcome oriented), bukan sekadar mengejar target administratif. Artinya, setiap program yang dibiayai APBD harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjawab kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, alokasi anggaran harus terus diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, perikanan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Suharno menegaskan pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus pada tingginya persentase serapan anggaran, tetapi juga harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Belanja daerah harus memiliki orientasi hasil yang jelas. Pemerintah jangan hanya berfokus mengejar tingginya persentase serapan anggaran, tetapi harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perekonomian masyarakat, pertanian, perikanan, serta pelayanan publik lainnya,” tegasnya.
Fraksi PPP menegaskan seluruh rekomendasi yang disampaikan bukan sekadar kritik terhadap pemerintah daerah, melainkan bentuk komitmen DPRD dalam mendorong pembangunan Kabupaten Berau yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
PPP juga meyakini tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu menjaga stabilitas keuangan daerah, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.
Bagi Fraksi PPP, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemegahan pembangunan di pusat kota, melainkan dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat hingga ke kampung-kampung di wilayah pedalaman dan pesisir.
Menurut mereka, pembangunan baru dapat dikatakan berhasil ketika akses jalan semakin baik, pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau, kualitas pendidikan meningkat, perekonomian masyarakat tumbuh, serta pelayanan publik dapat dinikmati secara merata.
Atas dasar itu, Fraksi PPP menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi kompas utama dalam setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau agar tidak ada satu pun wilayah maupun masyarakat yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan daerah (bp).
