BERAUPEDIA.COM – Bagi sejumlah kontraktor lokal di Kabupaten Berau, Pilkada 2024 bukan sekadar ajang demokrasi, melainkan juga dianggap sebagai bentuk “investasi politik”.
Banyak di antara mereka yang turut aktif menjadi bagian tim sukses, menyumbang dana, tenaga, dan pemikiran dengan harapan akan mendapatkan jatah proyek pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika pasangan yang didukung menang.
Kini, setahun lewat setelah Sri Juniarsih Mas–Gamalis menang tipis dengan selisih hanya 696 suara, harapan itu perlahan berubah menjadi kekhawatiran dan kekecewaan, apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sangat ketat.
Dulu Penuh Harapan, Kini Terbentur Kenyataan
Di masa kampanye, peran kontraktor lokal sangat terasa.
Mereka tidak hanya menjadi penyumbang dana, tapi juga mengatur strategi, menyediakan kendaraan operasional, hingga turun langsung ke lapangan.
Keyakinan mereka sederhana: dukungan yang diberikan akan terbayar lunas lewat pembagian paket pekerjaan fisik setelah pasangan yang didudukkan memimpin.
Saat kemenangan pasangan petahana diumumkan, suasana penuh optimisme sempat terasa. Namun, begitu masuk tahun anggaran 2025–2026, realitas berubah drastis.
Pemotongan dana transfer pusat hingga Rp1,7 triliun membuat total APBD anjlok dari Rp6 triliun menjadi hanya Rp3,3 triliun.
Anggaran sektor Pekerjaan Umum yang biasanya menjadi lahan utama kontraktor, dipangkas tajam dari Rp2,7 triliun menjadi kurang dari Rp1 triliun.
Ini adalah pukulan telak. Proyek-proyek besar yang sudah dijanjikan atau diharapkan, banyak yang dicoret, ditunda, atau diubah menjadi pemeliharaan rutin bernilai kecil.
Dua Nasib Berbeda: Pendukung Pemenang vs Kalah
Kondisi paling sulit dialami oleh kontraktor yang berada di lingkaran pasangan Madri Pani–Agus Wahyudi yang kalah.
Secara alami, akses mereka ke lingkaran kekuasaan dan perencanaan pembangunan kini tertutup rapat. Tidak ada lagi prioritas, apalagi janji kerjasama.
Mereka kini harus berjuang setara dengan semua pelaku usaha lain, bersaing keras di pasar yang makin sempit, dan banyak yang memilih beralih usaha atau menunggu kondisi membaik.
Sementara itu, bagi kontraktor yang mendukung pasangan pemenang, nasibnya pun tidak seindah bayangan awal.
Memang masih ada peluang, tapi sangat terbatas dan tidak sesuai ekspektasi.
Banyak yang mengaku hanya mendapatkan paket kecil, bernilai di bawah Rp400 juta, sifatnya pemeliharaan jalan atau perbaikan gedung, jauh dari harapan menggarap proyek strategis bernilai miliaran rupiah.
Ada pula yang hanya dijadikan sub-kontraktor, bukan pemenang langsung lewat lelang resmi.
“Kami ikut berjuang habis-habisan, tapi ternyata anggaran kosong. Yang ada hanya janji, tapi kenyataannya proyek habis dipotong semua,” keluh seorang kontraktor yang juga timses, enggan disebut namanya.
Ia mengaku rugi ratusan juta rupiah yang sudah dikeluarkan saat kampanye, namun belum kembali sama sekali.
Terjebak: Antara Efisiensi dan Klaim Hak
Situasi makin rumit dengan kebijakan “efisiensi anggaran berkedok proyek” yang marak disorot.
Di satu sisi, pemerintah daerah menekan biaya dan standar, di sisi lain banyak kontraktor yang terikat janji politik merasa berhak mendapatkan bagian, meski harus dengan cara memainkan spesifikasi atau harga agar proyek tetap bisa dikerjakan dan keuntungan didapat.
Hal ini memicu risiko tinggi: proyek asal jadi, kualitas rendah, dan berpotensi bermasalah hukum di kemudian hari.
Fakta pahitnya, lebih dari separuh APBD Berau kini terserap untuk gaji pegawai, menyisakan dana sangat sedikit untuk pembangunan.
Akibatnya, daftar tunggu kontraktor makin panjang, sementara kuota proyek makin sedikit. Banyak yang terjebak utang kampanye, sementara pendapatan usaha nyaris mati suri.
Masa Depan yang Tak Pasti
Kini, para kontraktor lokal yang pernah menjadi timses itu berada di persimpangan jalan.
Sebagian mulai sadar bahwa “investasi politik” di Berau kali ini gagal karena krisis anggaran yang parah.
Sebagian lain masih bertahan berharap ada putaran kedua atau revisi anggaran, meski peluangnya sangat tipis.
Kisah ini menjadi pelajaran keras: dukungan politik tidak lagi menjamin proyek, apalagi saat keuangan daerah sedang sekarat.
Nasib mereka kini sejalan dengan nasib pembangunan Berau sendiri—berjalan lambat, penuh keterbatasan, dan diwarnai kekecewaan mereka yang dulu sangat berharap perubahan besar dari hasil Pilkada 2024 (bp).
