“Kami tegaskan kepada panitia seleksi dan pihak terkait: transparansi itu syarat mutlak. Jangan sampai ada celah untuk permainan, titipan, atau intervensi pihak mana pun. Masyarakat berhak tahu kriteria penilaian, siapa pesertanya, bagaimana prosesnya, dan siapa yang akhirnya terpilih. Semuanya harus jelas, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan”
– H. Sumadi, SE
BERAUPEDIA.COM – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sumadi, memberikan sorotan penting terkait pelaksanaan seleksi terbuka pengisian 29 jabatan administrator di lingkungan pemerintah daerah.
Ia menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama di setiap tahapan, agar menghasilkan pejabat yang berkompeten, berintegritas, dan diterima keberadaannya oleh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Berau baru saja mengumumkan rencana pengisian 29 jabatan administrator yang tersebar di berbagai dinas, badan, dan kantor perangkat daerah.
Jabatan ini memegang peran sangat vital sebagai penggerak utama pelaksanaan program, pelayanan publik, dan kebijakan pembangunan di tingkat teknis. Mengingat peran strategis tersebut, Sumadi mengingatkan bahwa proses pemilihan tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus benar-benar bersih dan terbuka.
“Kami tegaskan kepada panitia seleksi dan pihak terkait: transparansi itu syarat mutlak. Jangan sampai ada celah untuk permainan, titipan, atau intervensi pihak mana pun. Masyarakat berhak tahu kriteria penilaian, siapa pesertanya, bagaimana prosesnya, dan siapa yang akhirnya terpilih. Semuanya harus jelas, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sumadi saat dikonfirmasi, Selasa (26/5/2026).
Politisi PKS ini menilai, jabatan administrator adalah tulang punggung birokrasi. Jika orang yang duduk di posisi ini kompeten dan jujur, maka pelayanan ke warga akan cepat, tepat, dan baik. Sebaliknya, jika terpilih karena jalur lain selain kemampuan, maka kinerja pemerintahan akan terganggu dan kepercayaan publik runtuh.
Sumadi meminta panitia seleksi menetapkan aturan main yang jelas di awal, menyebarluaskan informasi secara luas, serta mengumumkan hasil penilaian secara rinci.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat, baik dari unsur internal pemerintah, Inspektorat, maupun dari DPRD dan perwakilan masyarakat sipil, agar tidak terjadi penyimpangan.
“Kami ingin melihat birokrasi Berau makin berkualitas. Seleksi ini momen emas untuk menyaring pemimpin-pemimpin terbaik. Nilailah berdasarkan rekam jejak, kinerja, wawasan, dan integritasnya saja. Jangan lihat latar belakang lain atau kedekatan pribadi,” tegasnya.
Lebih jauh, Sumadi mengingatkan bahwa DPRD akan mengawasi proses ini dari awal hingga penetapan hasil akhir. Jika ditemukan indikasi ketidakwajaran atau pelanggaran aturan, pihaknya tidak akan segan memanggil pihak pengelola seleksi untuk meminta pertanggungjawaban dan melakukan pembetulan.
“Jadikan seleksi ini contoh proses demokrasi dan keterbukaan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kami berharap 29 nama yang nantinya terpilih adalah mereka yang benar-benar layak, mumpuni, dan siap bekerja keras membawa Berau makin maju,” tambahnya (bp).
