BERAUPEDIA – Belum cairnya dana dari pemerintah pusat menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Berau dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Di tengah ketidakpastian tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan pihaknya tetap berupaya memperjuangkan pencairan anggaran sekaligus mengambil langkah antisipatif agar kondisi keuangan daerah tidak semakin terbebani.
Sri Juniarsih mengatakan, komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait terus dilakukan untuk memastikan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan. Menurutnya, proses pencairan anggaran tersebut harus melalui mekanisme dan tahapan yang telah ditentukan.
“Kami masih berupaya ke kementerian yang terkait agar dana ini bisa segera kami terima. Memang ada jalur-jalur yang harus kami tempuh, baik terkait dana dari pusat maupun dari provinsi,” ujarnya.
Ia berharap langkah yang ditempuh pemerintah daerah dapat segera membuahkan hasil. Sebab, kepastian ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan bagi masyarakat Berau.
Namun, sembari menunggu realisasi dana tersebut, Pemkab Berau tidak ingin mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan persoalan keuangan di kemudian hari. Pemerintah daerah memilih bersikap selektif dalam menentukan proyek yang dapat dilanjutkan maupun yang harus ditunda sementara.
Sri Juniarsih menegaskan, proyek yang sudah telanjur dikerjakan tetap akan dilanjutkan. Sementara itu, proyek yang telah melalui proses lelang tetapi belum mulai dikerjakan untuk sementara waktu ditunda hingga terdapat kepastian dukungan anggaran.
Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah. Pemkab Berau tidak ingin memaksakan pelaksanaan proyek apabila sumber pendanaannya belum tersedia secara pasti.
“Untuk yang sudah telanjur bekerja, kita akan tetap lanjutkan. Tapi kalau yang sudah lelang, belum bekerja, kita pending dulu. Karena kami tidak mau berutang,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memilih mengutamakan kemampuan keuangan daripada memaksakan seluruh proyek berjalan di tengah ketidakpastian pencairan dana.
Meski proyek yang telah dilelang berpotensi tertunda, langkah itu dinilai penting untuk menghindari munculnya kewajiban pembayaran yang tidak ditopang ketersediaan anggaran.
Di sisi lain, penundaan proyek juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama dalam menjaga target pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, kepastian pencairan dana dari pemerintah pusat maupun dukungan anggaran dari pemerintah provinsi menjadi hal yang sangat dinantikan.
Sri Juniarsih berharap upaya komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait dapat segera membuahkan hasil.
Dengan tersedianya dukungan anggaran, Pemkab Berau diharapkan dapat kembali mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Bagi Pemkab Berau, menjaga pembangunan tetap berjalan harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang terukur.
Pemerintah daerah pun menegaskan tidak ingin mengejar target pembangunan dengan mengorbankan stabilitas keuangan daerah melalui penambahan utang yang belum tentu dapat dipenuhi pembayarannya (bp).
