BERAUPEDIA – Barisan Wong Cilik mengapresiasi pelaksanaan Berau Expo yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Berau sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Berau yang digelar setiap tahun.
Meski demikian, Barisan Wong Cilik berharap Pemkab Berau terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Berau Expo, baik dari sisi penganggaran, pengelolaan kegiatan, maupun pemilihan lokasi atau venue yang dinilai mampu menunjang kenyamanan masyarakat dan pelaku usaha.
Di balik pelaksanaan kegiatan tersebut, muncul persoalan terkait informasi dugaan penarikan biaya stan dan pungutan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang perlu mendapat perhatian serius.
Informasi mengenai tarif stan yang disebut mencapai Rp4 juta, serta biaya sebesar Rp1 juta bagi PKL yang berjualan di luar stan, dinilai perlu ditelusuri secara transparan, terutama terkait dasar pengenaan tarif, pihak yang menerima pembayaran, dan peruntukan dana tersebut.
Ketua Barisan Wong Cilik, Ali Suhartawan, menegaskan bahwa setiap pungutan dalam kegiatan yang dibiayai menggunakan anggaran daerah harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mengapresiasi Berau Expo sebagai bagian dari perayaan HUT Kabupaten Berau. Namun, jika benar terdapat penarikan biaya stan hingga Rp4 juta dan pungutan Rp1 juta terhadap PKL di luar stan, maka hal ini harus ditelusuri secara terbuka. Jangan sampai kegiatan yang dibiayai APBD justru membebani pelaku UMKM dan pedagang kecil melalui pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya. Aparat penegak hukum perlu memeriksa apakah terdapat unsur pungutan liar dalam praktik tersebut,” tegas Ali Suhartawan.
Menurutnya, apabila penyelenggaraan Berau Expo telah mendapatkan dukungan pembiayaan dari APBD, termasuk anggaran yang disebut mencapai Rp3 miliar pada tahun ini, maka mekanisme pembiayaan kegiatan serta penarikan biaya kepada peserta dan pedagang perlu dijelaskan kepada publik.
Ia menilai, transparansi menjadi hal penting agar tidak muncul persepsi negatif di tengah masyarakat.
Terlebih, Berau Expo semestinya menjadi ruang promosi produk lokal, pengembangan UMKM, serta kesempatan bagi pedagang kecil untuk meningkatkan pendapatan.
Barisan Wong Cilik juga mendesak Pemkab Berau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Berau Expo, termasuk mekanisme kerja sama dengan event organizer (EO) atau perusahaan pelaksana kegiatan.
Evaluasi tersebut, lanjutnya, perlu mencakup kontrak kerja sama, rincian pembiayaan, ketentuan tarif stan, pungutan terhadap PKL, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan dan menerima pembayaran.
“Pemkab Berau jangan hanya mengevaluasi kemeriahan acaranya, tetapi juga tata kelola dan pertanggungjawaban keuangannya. Jika ditemukan pelanggaran, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Berau Expo harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat, bukan justru menimbulkan beban tambahan bagi pedagang kecil,” tambahnya.
Barisan Wong Cilik berharap persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif oleh pihak terkait.
Dengan evaluasi dan pengawasan yang transparan, pelaksanaan Berau Expo pada tahun-tahun berikutnya diharapkan semakin berkualitas, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Berau (bp).
