beraupedia.com – Pengembangan Kabupaten Berau sebagai daerah wisata unggulan Kalimantan Timur sekaligus penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu diikuti dengan penataan kawasan perdagangan yang lebih tertib dan berciri khas lokal.
Ketua Barisan Wong Cilik, Ali Suhartawan, mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Berau menyiapkan program penyeragaman tempat berjualan bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu bentuknya melalui pengadaan rombong atau gerobak berjualan dengan desain yang mengangkat identitas khas Berau.
Menurut Ali, penataan tersebut dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat citra Berau sebagai destinasi wisata.
Tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi juga menghadirkan kawasan kuliner dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang tertata, nyaman, serta memiliki karakter tersendiri.
“Kalau Berau ingin menjadi daerah wisata unggulan, penataannya juga harus mencerminkan identitas daerah. Jangan sampai potensi wisata kita bagus, tetapi kawasan tempat masyarakat berjualan justru belum tertata dengan baik. Kami mengusulkan agar rombong PKL dan UMKM dibuat seragam dengan desain khas Berau,” ujar Ali Suhartawan.
Ia mencontohkan kawasan PKL di Tepian Teratai yang dapat menjadi salah satu rujukan dalam merancang konsep penyeragaman tempat berjualan.
Dengan desain yang konsisten, kawasan tersebut berpotensi memiliki tampilan lebih rapi sekaligus menjadi bagian dari daya tarik bagi wisatawan.
Ali menilai, rombong dengan desain khas daerah tidak sekadar berfungsi sebagai tempat berjualan, tetapi juga dapat menjadi elemen visual yang memperkuat identitas Bumi Batiwakkal. Unsur lokal Berau dapat ditampilkan melalui pemilihan warna, ornamen, maupun desain yang mencerminkan karakter daerah.
“Bayangkan kalau kawasan PKL kita tertata, rombongnya seragam, dan desainnya punya ciri khas Berau. Orang yang datang bukan hanya menikmati tempat wisatanya, tetapi juga merasakan identitas daerah melalui kuliner dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Namun, Ali menegaskan bahwa penataan tersebut harus tetap berpihak kepada pedagang kecil. Program penyeragaman rombong idealnya tidak justru menambah beban biaya bagi PKL dan UMKM yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas berjualan.
Karena itu, ia mendorong agar pengadaan rombong dapat dipertimbangkan melalui program pemerintah daerah, dengan memperhatikan kemampuan anggaran serta kebutuhan para pedagang. Pendataan penerima, penentuan lokasi, dan penyusunan desain juga perlu dilakukan secara terencana agar program tersebut tepat sasaran.
“Jangan sampai niat menata kawasan justru membebani pedagang kecil. Pemerintah perlu hadir memberikan solusi, termasuk mempertimbangkan bantuan rombong yang seragam agar PKL bisa berjualan dengan lebih baik tanpa terbebani biaya tambahan,” tegasnya.
Menurut Ali, pengembangan pariwisata seharusnya berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Ketika kawasan wisata semakin tertata dan nyaman, peluang bagi pedagang lokal untuk memperoleh penghasilan juga diharapkan semakin terbuka.
Ia berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Pemkab Berau dalam menyusun kebijakan penataan PKL dan UMKM, terutama di kawasan yang berpotensi menjadi pusat keramaian dan tujuan wisata.
“Pariwisata jangan hanya bicara soal promosi destinasi. Masyarakat yang berjualan juga harus menjadi bagian dari pembangunan itu. Kalau kawasan tertata, identitas Berau semakin kuat, dan pedagang kecil ikut merasakan manfaatnya, maka pengembangan wisata benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkas Ali.
Melalui penyeragaman rombong berciri khas daerah, Barisan Wong Cilik berharap Berau dapat membangun wajah kawasan perdagangan yang lebih teratur sekaligus memperkuat identitas lokal.
Dengan begitu, pengembangan pariwisata tidak hanya menonjolkan keindahan alam, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang berkesan melalui kuliner, produk UMKM, dan kehidupan ekonomi masyarakat setempat (bp).
