beraupedia.com — Menjadi pejabat publik berarti siap menjadi sorotan. Kebijakan, tindakan, hingga cara berkomunikasi akan selalu berada dalam ruang penilaian masyarakat.
Karena itu, pejabat dituntut tidak mudah tersinggung atau terpancing emosi ketika menghadapi kritik maupun pemberitaan media.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang mengingatkan jajarannya agar memahami posisi sebagai pejabat publik.
Perbedaan pandangan hingga miskomunikasi dengan insan pers, menurutnya, harus disikapi dengan kesabaran dan komunikasi yang baik.
Sri Juniarsih mengibaratkan pejabat publik seperti akuarium yang dapat dilihat dari berbagai sisi. Artinya, setiap perilaku dan tindakan pejabat berpotensi menjadi perhatian masyarakat, termasuk melalui pemberitaan media.
“Siapa pun itu pejabat, kita seperti akuarium yang dilihat oleh teman-teman media. Teman-teman media tentu punya kewajiban untuk memberitakan apa yang kita lakukan,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa jabatan publik tidak hanya melekat pada kewenangan, tetapi juga membawa konsekuensi berupa pengawasan.
Pejabat tidak bisa berharap hanya mendapat perhatian ketika menjalankan program yang dianggap berhasil, tetapi menolak sorotan saat muncul persoalan atau kritik.
Menurut Sri Juniarsih, kondisi tersebut seharusnya mendorong pejabat lebih berhati-hati dalam bertindak serta memastikan setiap kebijakan dan aktivitas pemerintahan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya membangun hubungan komunikasi yang sehat dengan media. Jika terjadi perbedaan pemahaman atau informasi yang tidak tersampaikan sesuai harapan, persoalan tersebut semestinya diselesaikan melalui klarifikasi dan dialog, bukan dengan reaksi emosional.
Kemampuan mengendalikan diri menjadi bagian penting dalam menjalankan jabatan publik. Terlebih, pejabat politik berhadapan dengan beragam kepentingan, karakter masyarakat, serta ekspektasi publik yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Sikap profesional, keterbukaan terhadap kritik, dan kesediaan menjelaskan kebijakan menjadi bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat.
Kritik tidak selalu harus disetujui, tetapi perlu dihadapi secara proporsional dan dijawab dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan (bp).
