beraupedia.com – Kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Berau turut memengaruhi operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Surianto, salah satu pemilik dapur SPPG di Kelurahan Rinding, mengatakan kebijakan tersebut berdampak pada kegiatan operasional dapur yang selama ini menyiapkan makanan bergizi bagi siswa di sekolah penerima manfaat.
Dampaknya bukan hanya pada aktivitas dapur, tetapi juga pada rantai pasok yang melibatkan pekerja dan pemasok bahan pangan.
Ketika distribusi makanan ke sekolah terhenti, kegiatan operasional yang menopang layanan MBG ikut terdampak.
Surianto berharap pemerintah lebih cermat dalam menerapkan kebijakan BDR, terutama ketika kondisi di daerah mulai berangsur pulih.
Menurutnya, keputusan terkait kegiatan belajar siswa perlu mempertimbangkan perkembangan situasi di lapangan agar tidak menimbulkan dampak lanjutan yang sebenarnya bisa diantisipasi.
“Pemerintah perlu melihat kondisi secara menyeluruh sebelum menerapkan atau memperpanjang kebijakan BDR. Selain keselamatan siswa, keberlangsungan layanan MBG dan aktivitas para pekerja yang terlibat juga perlu menjadi pertimbangan,” ujar Surianto.
Ia menilai, kondisi Berau yang mulai kembali beraktivitas, termasuk dengan berlangsungnya Berau Expo, perlu menjadi bahan evaluasi.
Meski demikian, penyelenggaraan kegiatan publik tidak serta-merta menjadi ukuran bahwa kualitas udara di seluruh wilayah telah aman untuk aktivitas sekolah.
Karena itu, keputusan untuk kembali menerapkan pembelajaran tatap muka tetap perlu mengacu pada kondisi kualitas udara dan pertimbangan kesehatan dari instansi berwenang.
Namun, apabila BDR masih harus diberlakukan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan mekanisme alternatif agar pemenuhan gizi siswa tidak terputus begitu saja.
Evaluasi tersebut penting agar perlindungan kesehatan anak tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan keberlanjutan program pemenuhan gizi.
Pemerintah diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan pelaksanaan MBG, sehingga ketika sekolah harus menghentikan pembelajaran tatap muka, tersedia langkah yang jelas untuk menjaga layanan gizi sekaligus meminimalkan dampak terhadap operasional dapur dan mitra lokal (bp).
